Oleh: Deza Putra Adelyen, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas
Padang, - Kritik terhadap pemerintah semakin tajam ketika rakyat kecil terus bergulat dengan krisis ekonomi, sementara elit politik hidup dalam kenyamanan. Fenomena ini mengingatkan pada filsafat Yunani kuno tentang sinisme yang digagas oleh Diogenes dari Sinope.
Sinisme berasal dari kata Yunani Kynikos yang berarti "seperti anjing". Filosofi ini menekankan hidup sederhana, jujur, dan tidak bergantung pada harta maupun kekuasaan. Diogenes menegaskan bahwa manusia harus memiliki kebutuhan sedikit, hidup jujur, dan berani melakukan segala hal secara terbuka tanpa rasa malu.
Pandangan itu sejalan dengan pemikiran Mochtar Lubis dalam novel Jalan Tak Ada Ujung: "Individu adalah tujuan, bukan alat mencapai tujuan. Negara hanyalah alat, dan individu tidak boleh diletakkan di bawah negara."
Namun, praktik politik modern justru sebaliknya. Kekuasaan sering dijadikan sarana segelintir elit untuk mengatur rakyat dengan aturan yang tidak selalu berpihak pada keadilan. Demokrasi yang semestinya berarti kekuasaan rakyat kini bertransformasi menjadi dominasi minoritas terhadap mayoritas.
Pemerintah dan DPR kerap mengajak rakyat menghadapi krisis bersama. Namun faktanya, gaji anggota DPR bisa mencapai Rp100 juta per bulan, atau setara Rp3 juta per hari. Kontras dengan rakyat kecil yang semakin sulit mencari kerja, daya beli menurun, dan angka kemiskinan terus meningkat.Data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat, sejak Januari hingga April 2025, sebanyak 24.036 pekerja terkena PHK. Bahkan, dalam dua bulan pertama 2025 saja, 60.000 buruh dari 50 perusahaan kehilangan pekerjaan.
Beberapa perusahaan besar seperti PT Sanken Indonesia, Yamaha Indonesia, KFC Indonesia, dan Sritex tercatat melakukan PHK massal. Di Jakarta, pada Januari 2025, lebih dari 3.300 orang kehilangan pekerjaan.
Sementara itu, isu kenaikan tunjangan beras DPR RI sempat menuai kontroversi. Publik dikejutkan dengan kabar tunjangan mencapai Rp10 juta hingga Rp12 juta per bulan, meski kemudian diklarifikasi oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir. Namun tetap saja, jumlah gaji dan fasilitas anggota dewan sangat jauh dari realitas rakyat jelata.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tidak ada kenaikan gaji, hanya kompensasi pengganti rumah jabatan. Namun bagi rakyat, nominal besar tersebut tetap menyakitkan. Bagaimana mungkin wakil rakyat bisa peka terhadap penderitaan jika hidup mereka sangat berbeda dengan kenyataan masyarakat bawah?
Editor : MS
