"Alhamdulillah, setahun ini saya ditugaskan oleh partai di Komisi II untuk mengawal beberapa program," ungkapnya.
Rahmat vokal mengusulkan agar pelantikan honorer (P3K) menjadi penuh waktu atau paruh waktu pada tahun 2026.
Kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran sekitar 6 triliun rupiah dan menyelamatkan nasib sekitar 1,2 juta honorer di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat.
Selain itu, ia juga menegaskan kembali perjuangannya dalam penertiban bangunan liar yang menggunakan fasilitas umum dan sosial, serta penguatan aturan tata ruang, seperti yang ia lakukan pada kasus pagar laut di Tangerang.
Perjuangan ini merupakan bagian dari komitmennya dalam pemberantasan mafia tanah, di mana ia tidak segan bersuara lantang.
"Dokumentasi rapat dan pemberitaan media menunjukkan peran kami dalam mengawal penyelesaian masalah tersebut," jelasnya.
Komitmennya tidak hanya berfokus pada isu nasional, tetapi juga merangkul permasalahan di daerah pemilihannya.Rahmat telah melakukan advokasi dan literasi untuk menyamakan persepsi terkait Program Sertifikasi Tanah Ulayat dengan berbagai elemen masyarakat di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Ia juga menerima dan mengawal aspirasi terkait perjuangan pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan dan Ranah Indojati.
“Kita juga berjuang keras untuk memastikan 3.567 siswa kurang mampu mendapatkan hak mereka melalui beasiswa Program Indonesia Pintar. Semua upaya ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kita untuk terus menindaklanjuti aspirasi masyarakat di tingkat nasional maupun daerah,” katanya.
Editor : MS
