Ketimpangan Berbasis Gender dalam Kebijakan Publik di Indonesia: Antara Religiusitas dan Hak Konstitusional Warga Negara

Dr. Dina Afrianty dari Australian Catholic University menyampaikan materi tentang ketimpangan gender dan disabilitas dalam kebijakan publik Indonesia pada kuliah umum di Universitas Andalas. (Foto: Ist)
Dr. Dina Afrianty dari Australian Catholic University menyampaikan materi tentang ketimpangan gender dan disabilitas dalam kebijakan publik Indonesia pada kuliah umum di Universitas Andalas. (Foto: Ist)

Ungkapan ini mempertegas gagasan bahwa hambatan bukanlah bawaan dari individu, melainkan tercipta dari lingkungan sosial dan kebijakan publik yang belum ramah disabilitas. Perspektif ini dianggap penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa inklusi harus dimulai dari perubahan cara pandang masyarakat.

Harapan ke Depan

Kuliah umum ini menjadi ruang refleksi penting bagi civitas akademika Universitas Andalas, khususnya mahasiswa Ilmu Politik, untuk memahami bahwa isu gender dan disabilitas bukan sekadar masalah minoritas, tetapi bagian dari tantangan kebangsaan.

Laboratorium Ilmu Politik Unand berharap diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan nyata, baik melalui kebijakan publik yang lebih adil maupun gerakan sosial yang berpihak pada kelompok rentan. (***)

Editor : MS
Banner InfografisBanner - Gor
Bagikan

Berita Terkait
Terkini