Jakarta, - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mengkritisi pemaparan Kementerian Kehutanan yang dinilainya tidak menempatkan deforestasi sebagai faktor utama dalam memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.
Kritik tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Menurutnya, pemaparan Kemenhut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Rahmat menilai narasi yang dihadirkan kementerian seolah mengesankan deforestasi telah menurun signifikan dan tidak menjadi penyebab utama kerusakan ekologis.
“Tadi di awal Pak Menteri mengutarakan data yang menampilkan bahwa sudah terjadi penurunan deforestasi dari tahun ke tahun. Pesan yang kami tangkap adalah bahwa Kementerian Kehutanan menganggap penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau pembalakan hutan,” ujarnya.
“Kalau kemudian menganggap deforestasi bukanlah penyebab, itu menurut kami sesuatu yang keliru untuk disampaikan kepada masyarakat,” kata Rahmat.
Ia menambahkan, pejabat seharusnya berhati-hati ketika berkomentar, terlebih ketika ratusan nyawa telah menjadi korban.
Rahmat merujuk pada data periode 2016–2025, di mana hampir 14 juta hektar lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat digunakan untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin, termasuk HGU perkebunan sawit, BPPH, dan proyek energi.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan tingkat pemanfaatan kawasan hutan yang masif dan tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya risiko bencana. “Ini angka yang besar,” tegasnya.
Editor : Editor
