Padang, - Pasca-bencana banjir bandang yang melanda, fokus utama Pemerintah Kota Padang dan DPRD setempat adalah memastikan korban mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak.
Proses penyediaan hunian sementara layak (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) pun menjadi prioritas.
Namun, di balik upaya program relokasi warga yang digalangkan pemerintah, tantangan nyata bagi korban adalah memulihkan kondisi finansial dan aset mereka yang hilang.
Oleh karena itu, memahami opsi seperti klaim asuransi bencana dan mengakses pinjaman rekonstruksi rumah menjadi sangat krusial.
Ketua DPRD Padang, Muharlion, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal alokasi anggaran dan regulasi terkait pembangunan Huntara dan Huntap.
"Kami berharap proses pembangunan dapat direalisasikan secepatnya demi menjamin masyarakat yang direlokasi mendapatkan kehidupan yang lebih baik," ungkapnya.
Pernyataan ini disampaikan usai mendampingi Sestama BNPB, Rustian, saat meninjau dua lokasi lahan milik Pemko Padang yang direncanakan untuk pembangunan tersebut.Dua lokasi yang ditinjau adalah lahan di belakang Pasar Simpang Haru untuk 100 unit Huntara dan kawasan Bumi Perkemahan Air Dingin untuk 300-400 unit Huntap.
Dari Bantuan Darurat Hingga Rekonstruksi Jangka Panjang
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan bahwa penyediaan hunian adalah fokus utama, khususnya bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
Hingga saat ini, 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara Rumah Khusus Nelayan. Sementara itu, pembangunan sekitar 500 unit Huntap sedang disiapkan sebagai solusi jangka panjang.
Editor : Editor
