Padang, - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai diterapkan sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional. Namun, di balik kebijakan tersebut, muncul tantangan serius terutama pada kesiapan infrastruktur digital di daerah.
Isu ini menjadi perhatian karena sistem kerja berbasis teknologi menuntut kesiapan jaringan, perangkat, serta kemampuan adaptasi yang merata di seluruh wilayah.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Andalas, Doktor Aidinil Zetra, menegaskan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam sepekan merupakan langkah strategis pemerintah. Selain itu, kebijakan ini bertujuan mendorong digitalisasi layanan publik, mengurangi perjalanan dinas, serta meningkatkan efisiensi energi perkantoran.
Namun demikian, ia menilai implementasi WFH di daerah belum sepenuhnya siap. Terutama, keterbatasan infrastruktur digital masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.
“Keberhasilan WFH sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital. Tanpa dukungan tersebut, pelayanan publik berpotensi terganggu,” ujar Aidinil, Jumat (3/4/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengalaman selama pandemi COVID-19 seharusnya menjadi pelajaran penting. Saat itu, banyak instansi mulai beradaptasi dengan sistem kerja digital meski menghadapi berbagai kendala teknis.Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat jaringan internet, sistem layanan digital, serta kapasitas sumber daya manusia. Dengan langkah tersebut, kebijakan WFH dapat berjalan optimal tanpa menurunkan kinerja birokrasi.
Selain itu, Aidinil menekankan bahwa kualitas manajemen instansi juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Digitalisasi layanan publik yang matang akan membantu menjaga produktivitas ASN meskipun bekerja dari rumah.
Dengan demikian, kebijakan WFH tidak hanya menjadi solusi efisiensi, tetapi juga menjadi ujian nyata bagi kesiapan transformasi digital pemerintahan di Indonesia. (***)
Editor : Editor
