PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar untuk melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan evaluasi tersebut penting untuk memastikan kualitas perencanaan, konsistensi dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat kualitas perencanaan, konsistensinya dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan,” ujar Mahyeldi.
Hal itu disampaikannya saat menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 dari BPKP Perwakilan Sumbar, bersama Bupati/Wali Kota se-Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/4/2026).Mahyeldi menyebut, berbagai masukan dan rekomendasi strategis dari BPKP menjadi bahan penting dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. Untuk itu, sinergi antara Pemprov Sumbar dan BPKP perlu terus diperkuat agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Editor : MS
