Di sisi lain, Sumatera Barat juga membutuhkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis tahun 2025, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp22 triliun dari total kerugian sebesar Rp33,5 triliun
“Ini bukan angka kecil. Dibutuhkan terobosan kebijakan dan sinergi semua pihak agar proses pemulihan dan pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD Sumbar mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
DPRD memastikan akan terus mengawal proses perencanaan agar menghasilkan kebijakan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan, tahun 2027 titik balik bagi Ranah Minang keluar dari rutinitas administratif menuju pola kerja kolaboratif.
Editor : MS
