Padang, - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar untuk lebih proaktif dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Menurut Vasko, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pusat, tetapi harus bergerak cepat menyiapkan dukungan dan proposal usulan yang matang. Tujuannya, agar Sumbar mendapat prioritas dalam pelaksanaan program nasional.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” tegas Wagub Vasko.
Arahan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala OPD di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026).
Ia menilai, keterlibatan dalam mendukung PSN dan PKPN menjadi salah satu solusi strategis untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Apalagi, kondisi APBD saat ini relatif terbatas, sementara kebutuhan pembangunan di berbagai sektor masih sangat tinggi.
Wagub Vasko juga menekankan bahwa paradigma pembangunan saat ini telah berubah. Menurutnya, daerah yang paling siap akan lebih diprioritaskan dibanding daerah yang sekadar membutuhkan namun tidak menunjukkan kesiapannya.“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan mengatakan Pemprov Sumbar akan segera membentuk kelompok kerja khusus untuk mendukung percepatan suksesi program strategis nasional di daerah.
Ia menjelaskan, setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang didukung OPD lintas sektor. Tidak hanya ditingkat provinsi tapi juga akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
“Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” kata Zefnihan.
Editor : Editor
