PADANG — Dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri menjadi alarm serius bagi perlindungan privasi dan hak konstitusional warga negara. Kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan di tubuh institusi penegak hukum, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar: jika seorang presiden saja diduga menjadi sasaran penyadapan, bagaimana dengan jaminan keamanan privasi masyarakat biasa?
Institusi penegak hukum semestinya menjadi benteng terakhir dalam melindungi hak-hak warga negara. Namun, ketika perangkat dan kewenangan pengawasan yang dimiliki negara diduga disalahgunakan oleh pihak yang pernah berada di lingkaran kekuasaan, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum berpotensi mengalami guncangan serius.
Berdasarkan informasi yang beredar, pada awal November 2026, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Kasus tersebut disebut-sebut melibatkan sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri dan mantan pejabat Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.
Dugaan praktik penyadapan itu disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, dengan sasaran sejumlah pejabat negara, tokoh masyarakat, bahkan Presiden Prabowo Subianto. Penggunaan fasilitas penyadapan resmi milik kepolisian tanpa dasar hukum yang sah menjadi persoalan serius yang harus diungkap secara transparan.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang menjadi target penyadapan. Lebih jauh, kasus ini menyentuh prinsip dasar negara hukum, yakni bahwa kewenangan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, apalagi digunakan untuk kepentingan di luar mandat hukum.
Perangkat penyadapan yang dibeli menggunakan uang rakyat sejatinya merupakan instrumen untuk menjaga keamanan nasional, mengungkap tindak pidana, dan melindungi masyarakat. Karena itu, apabila benar digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum, tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang tidak dapat ditoleransi.Dampaknya juga tidak berhenti pada institusi kepolisian. Masyarakat sipil berpotensi mengalami krisis kepercayaan terhadap jaminan perlindungan data pribadi dan kebebasan berkomunikasi.
Publik tentu memiliki alasan untuk bertanya. Jika pejabat tertinggi negara saja diduga tidak luput dari praktik penyadapan ilegal, bagaimana perlindungan terhadap masyarakat biasa yang tidak memiliki sistem pengamanan berlapis?
Percakapan pribadi, komunikasi digital, hingga aktivitas masyarakat di ruang elektronik merupakan bagian dari hak privasi yang wajib dilindungi. Negara tidak boleh membiarkan kewenangan pengawasan berubah menjadi instrumen intimidasi atau alat untuk mengendalikan kebebasan warga negara.
