“DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat nagari,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Muhidi turut memperkenalkan konsep pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang disebut sebagai model “Bintang Laut”. Model ini menempatkan pembangunan daerah tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan dibangun melalui kolaborasi antara nagari, perantau, pemerintah, dan pelaku usaha.
Menurutnya, pola kolaboratif tersebut akan membuat ekonomi Sumbar lebih fleksibel, adaptif, dan memiliki daya tahan kuat menghadapi tantangan global.
Selain itu, Muhidi juga mendorong konsep investasi berbasis adat sebagai identitas pembangunan Sumatera Barat.
Dalam konsep tersebut, tanah ulayat tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai bagian dari sinergi sosial antara ninik mamak, masyarakat nagari, dan investor.
“Investasi di Minangkabau bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi hubungan sosial dan budaya yang saling menguatkan,” tutupnya.Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan
Minangkabau merupakan etnis terbesar keenam di Indonesia dengan populasi sekitar 6,7 juta jiwa dan memiliki jejak sejarah besar di tingkat nasional maupun internasional. Banyak tokoh Minang berperan penting sebagai ulama, pejuang kemerdekaan, hingga pemimpin bangsa.
Di antaranya Raja Baginda penyebar Islam di Filipina, Ahmad Khatib Al Minangkabawi Imam Besar Masjidil Haram, serta tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka.
Sebanyak 21 dari 200 Pahlawan Nasional Indonesia berasal dari Minangkabau atau keturunannya. Bahkan, tiga dari empat pendiri Republik Indonesia merupakan putra Minang.
Sejak awal kemerdekaan, banyak tenaga profesional dan intelektual Indonesia berasal dari Minangkabau, menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat Minang dalam perjalanan bangsa.
Editor : Editor
