Padang, - Pengawasan distribusi BBM subsidi di Sumatera Barat kembali diperketat setelah terungkap berbagai modus penyalahgunaan yang selama ini memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Pemerintah Kota Padang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pengawasan tersebut agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang berhak.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026).
Rakor yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi itu turut dihadiri Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumbar, serta Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar.
Dalam pertemuan tersebut, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar memaparkan sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil ditemukan di lapangan. Modus tersebut antara lain penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki kendaraan yang dimodifikasi, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Fadly Amran menilai pengawasan distribusi BBM subsidi harus terus diperkuat karena dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Menurutnya, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir sempat mengganggu aktivitas warga dan roda perekonomian daerah.
"Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi," ujar Fadly Amran.Selain pengawasan lapangan, Fadly juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk menutup celah penyalahgunaan yang masih terjadi.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan bahwa subsidi energi merupakan hak masyarakat yang harus dijaga bersama. Karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan koordinasi dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pendistribusian BBM subsidi.
"Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait," tegas Mahyeldi.
Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Menurutnya, hasil pengawasan menunjukkan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan konsumsi solar subsidi.
Editor : Editor
