"Dengan adanya DSI, kita ingin meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta memperkuat penerimaan negara," ujar Dony.
Menurut data yang dipaparkan, DSI diharapkan mampu menjadi instrumen tata kelola ekspor yang modern, sekaligus menghilangkan kebocoran pendapatan negara yang selama ini terjadi di sektor komoditas.
Di tengah wacana perampingan, Dony juga membantah anggapan bahwa BUMN dalam kondisi merugi. Ia mengungkapkan laba konsolidasi BUMN pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp335 triliun. Angka itu disebutnya berpotensi melonjak hingga Rp360 triliun di tahun 2026 seiring dengan selesainya proses restrukturisasi perusahaan yang merugi.
"BUMN itu untung. Tahun 2025 itu Rp335 triliun. Jadi itu bohong kalau bilang BUMN itu secara konsolidasi rugi. Yang rugi itu hanya Rp20 triliun," tandasnya.Dengan berbagai inisiatif tersebut, Dony menegaskan bahwa transformasi BUMN berjalan sesuai rencana (on track), mendukung agenda pembangunan nasional, serta dikelola dengan standar profesional yang sejalan dengan praktik terbaik global. (***)
Editor : Editor
