Padang, - Pemko Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mempercepat pemulihan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana yang terjadi pada November dan Desember 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan air ke lahan pertanian masyarakat kembali normal sehingga aktivitas pertanian dapat berjalan optimal.
Kerusakan sejumlah saluran irigasi akibat banjir dan galodo menyebabkan aliran air ke areal persawahan terganggu. Kondisi tersebut berdampak pada produktivitas pertanian dan memicu keluhan dari para petani di sejumlah wilayah Kota Padang.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well Off Sanora, mengatakan pemerintah daerah menjadikan pemulihan irigasi sebagai salah satu prioritas utama pascabencana.
"Terkait kondisi irigasi di Kota Padang pascabencana November dan Desember tahun lalu, ada beberapa jaringan irigasi yang rusak sehingga mengakibatkan tidak teralirinya air ke sawah-sawah masyarakat," ujarnya, Jumat (12/6/2026).
Untuk mempercepat pemulihan, Pemko Padang berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat. Melalui dana Transfer ke Daerah (TKD) pada anggaran pergeseran, Dinas PUPR menyiapkan 17 paket pekerjaan fisik khusus perbaikan irigasi.
Saat ini seluruh paket pekerjaan masih berada pada tahap perencanaan. Pemerintah menargetkan dokumen perencanaan rampung dalam waktu dekat sehingga proses lelang dapat segera dilaksanakan."Untuk Kota Padang, perbaikan irigasi dilaksanakan melalui dana TKD pada anggaran pergeseran. Saat ini masih dalam tahap perencanaan dan insya Allah minggu depan sudah selesai sehingga pekerjaan fisiknya bisa segera dilelang," kata Well Off Sanora.
Selain program pembangunan melalui dana TKD, Pemko Padang juga melakukan penanganan darurat menggunakan anggaran operasional dan pemeliharaan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu menunggu proses pembangunan jangka panjang untuk mendapatkan kembali akses pengairan.
Menurut Well Off, pekerjaan fisik pemeliharaan telah dimulai sejak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pergeseran ditandatangani. Fokus penanganan diarahkan ke kawasan pertanian yang mengalami dampak paling parah akibat bencana.
"Untuk operasional dan pemeliharaan, pekerjaan fisiknya sudah mulai kami laksanakan sejak DPA pergeseran ditandatangani. Kegiatan dilakukan di daerah terdampak seperti Lubuk Minturun, Guo, Gunung Nago, dan sejumlah kawasan lain yang terdampak galodo tahun lalu," jelasnya.
Editor : Editor
