Ia menyebut pelayanan perizinan terus diperkuat melalui digitalisasi, pemanfaatan OSS, pendampingan pelaku usaha, penyederhanaan proses, peningkatan kompetensi aparatur, serta koordinasi lintas perangkat daerah.
Menurutnya, pelaksanaan uji petik menjadi kesempatan untuk mendapatkan evaluasi langsung dari tim penilai sekaligus memastikan berbagai inovasi pelayanan yang telah dilakukan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Pemkab Dharmasraya juga menghadirkan Duta Perizinan sebagai bagian dari upaya mendekatkan informasi dan pendampingan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Bupati Annisa menegaskan Pemkab Dharmasraya terbuka terhadap evaluasi dan rekomendasi dari tim penilai sebagai bahan perbaikan pelayanan ke depan.
Menurut Annisa, pelayanan perizinan memiliki posisi strategis dalam menciptakan kepastian dan kemudahan berusaha, terutama dalam mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Dharmasraya.
Pada 2025, realisasi investasi Kabupaten Dharmasraya mencapai sekitar Rp1,368 triliun. Capaian tersebut menunjukkan semakin besarnya kepercayaan dunia usaha terhadap daerah.
Investasi tersebut antara lain memperkuat sektor perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan kelapa sawit, serta real estate dan perumahan.Namun, kata Bupati, investasi tidak hanya dipandang sebagai angka, melainkan harus memberikan dampak nyata berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi, pendapatan masyarakat, serta peluang bagi UMKM dan usaha masyarakat.
“Investasi harus memberikan nilai tambah bagi daerah dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dharmasraya juga terus mendorong hilirisasi kelapa sawit agar daerah tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi mampu mengembangkan industri pengolahan yang menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian masyarakat.
Editor : MS
