PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi membahas penguatan ketertiban dan keamanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat saat bersilaturahmi dengan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan, Kamis (17/9).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara DPRD Sumbar dan kepolisian, terutama dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah dinamika penyampaian aspirasi masyarakat.
Muhidi mengatakan, DPRD Sumbar pada prinsipnya terbuka menerima masyarakat maupun mahasiswa dari berbagai kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi yang perlu difasilitasi secara baik.
Namun, menurutnya, kegiatan penyampaian aspirasi juga perlu berlangsung dengan tertib sehingga tidak mengganggu keamanan, aktivitas masyarakat, maupun jalannya tugas kelembagaan DPRD.
"Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Hanya saja, terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa yang datang," ujar Muhidi.
Ia juga menyinggung adanya kekhawatiran mengenai dugaan massa yang digerakkan atau dititipkan untuk menyampaikan aspirasi tertentu. Muhidi menegaskan, pihaknya tidak ingin memberikan tuduhan tanpa dasar yang jelas."Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan. Tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi," katanya.
Karena itu, Muhidi meminta koordinasi antara DPRD Sumbar dan Polda Sumbar terus diperkuat, terutama terkait informasi mengenai rencana aksi unjuk rasa di lingkungan DPRD.
Menurutnya, koordinasi diperlukan agar setiap kegiatan penyampaian aspirasi dapat dipersiapkan dengan baik dan berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengurangi ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
"Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati," ujarnya.
Editor : MS
