Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menegaskan kembali komitmen Pemprov Sumbar untuk terus menjaga marwah tata kelola pemerintahan. Gubernur menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Komjen Pol. (Purn) Dr. Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi ini merupakan bagian vital dari upaya pencegahan (prevention). Penguatan pemahaman mengenai regulasi pencegahan tindak pidana korupsi diharapkan dapat membentengi para pejabat daerah dari potensi pelanggaran hukum.
Ketua KPK menekankan agar dokumen komitmen bersama yang telah ditandatangani tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan diterapkan secara konsisten dalam tugas sehari-hari. Fokus utama implementasi tersebut mencakup kepatuhan anggaran, pengadaan barang dan jasa, transparansi mutasi dan rotasi jabatan, hingga kedisiplinan pelaporan LHKPN.
Melalui sinergi erat antara Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Pemprov Sumbar, KPK, Kemendagri, dan BPKP, rakor ini diharapkan mampu memantapkan tata kelola pemerintahan Sumatera Barat yang makin maju. Langkah bersama ini menjadi modal berharga dalam menghadirkan iklim investasi yang sehat dan pelayanan masyarakat yang optimal tanpa rasa cemas akan praktik korupsi. (*) Editor : MS
