Menyalakan Api Transparansi di Ranah Minang, Jejak Penghargaan AMP KI Sumbar 2019-2025

Mona Sisca, Wakil Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat. (Foto: Ist)
Mona Sisca, Wakil Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat. (Foto: Ist)

Oleh : Mona Sisca, Wakil Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat

Padang, - Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat terus memperkuat pilar demokrasi di ranah Minang melalui konsistensi pemberian penghargaan Achievement Motivation Person (AMP) Keterbukaan Informasi.

Penghargaan bergengsi ini menjadi salah satu bentuk apresiasi tertinggi dari KI Sumbar kepada para tokoh, kepala daerah, akademisi, hingga pegiat informasi publik yang dinilai memiliki komitmen luar biasa, dedikasi tinggi, dan motivasi yang kuat dalam mengimplementasikan serta mengampanyekan keterbukaan informasi di instansi atau lingkungan masing-masing.

Apa Itu AMP KI Sumbar dan Tujuannya?

Penghargaan Achievement Motivation Person (AMP) merupakan manifestasi apresiasi dari KI Sumbar terhadap individu-individu yang menjadi motor penggerak keterbukaan informasi publik. Kehadiran penghargaan ini bertujuan untuk merangsang badan publik dan para pemangku kebijakan agar lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Melalui penghargaan ini, KI Sumbar berharap tercipta iklim pemerintahan dan layanan publik yang bersih, bebas dari korupsi, serta terbangunnya kepercayaan publik (public trust) yang kuat terhadap institusi pemerintahan dan lembaga non-pemerintah di Sumatera Barat.

Indikator Penilaian Penerima AMP

Seorang tokoh tidak dipilih secara acak untuk menerima gelar AMP. KI Sumbar menetapkan indikator ketat yang berfokus pada aspek kepemimpinan (leadership), komitmen kebijakan, dan inovasi pelayanan informasi.

Tokoh yang terpilih wajib memenuhi kriteria berikut:

1. Komitmen Kuat: Memiliki komitmen nyata dalam mendukung keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008.

2. Dukungan Anggaran dan Sarana: Memberikan dukungan nyata berupa kebijakan anggaran, fasilitas, dan pembentukan serta penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

3. Dampak dan Rekam Jejak: Terbukti membawa perubahan signifikan terhadap transparansi serta aktif melakukan edukasi keterbukaan informasi kepada masyarakat luas.

Editor : Editor
Banner Dony Oskaria - UnandBanner KATUA-Rafly Yandra
Bagikan

Berita Terkait
Terkini