Dampak Wartawan Dilarang, Hari Ini Masyarakat Pers Sumbar Cetuskan 10 Mei Jadi HSPS

Padang – Ngeri dampak dugaan pengusiran pers liput pelantikan Wawako Padang H Ekos Albar, Selasa 9 Mei 2023, dampaknya berjilid-jilid, mulai aksi Pers Sumbar Melawan, Boikot berita Pemprov Sumbar sudah hari ketiga, dan Laporan dugaan pidana pers ke Polda Sumbar.

Hari ini (Sabtu 13/5-2023) Masyarakat Pers Sumbar dihadiri empat organisiasi pers (PWI, IJTI, AJI, PFI) dan pentolan Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) mencetuskan 10 Mei menjadi Hari Solidaritas Pers Sumbar (HSPS).

Beberapa poin lainnya, juga disepakati insan Pers KWAK bersama organisasi profesi pers/jurnalis masing-masing Ketua, PWI Sumbar, Basril Basyar, AJI Padang, Aidil Ichlas, IJTI Sumbar,Defri Mulyadi, dan PWFI Padang, Arif Pribadi .

Menurut Ketua PWI Sumbar, Basril Basyar, bahwa rapat bersama untuk menindaklanjuti aksi masyarakat pers Sumbar di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang, Rabu.

Sebelumnya, upaya dan langkah tersebut guna menyikapi perkembangan dan situasi terkini. Yakni, pasca-aksi demo wartawan, karena kejadian tindakan pengusiran wartawan yang menunaikan tugas jurnalistik saat pelantikan Wawako Padang, Selasa (9/5/2023) lalu.

Ketua AJI Padang, Aidil Ichlas bersama sekretaris PWI Sumbar, Firdaus Abie saat rapat bergantian membacakan notulensi rapat bersama hingga disepakati para hadirin.

Inilah resume rapat untuk membangun soliditas Masyarakat Pers Sumbar:

1. Kasus yang sudah dilaporkan ke Kepolisian dan upaya lainnya, tetap dikawal untuk terus berjalan.

2. Masyarakat Pers Sumbar memberikan apresiasi kepada pimpinan media atas semangat kebersamaan terhadap perjuangan yang dilakukan termasuk inisiatif memboikot berita dan pariwara. Selanjutnya perihal boikot diserahkan kepada kebijakan masing-masing media dan jurnalis.

3. Sehubungan adanya beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar untuk menjembatani pertemuan Gubernur Sumbar berdialog dengan Masyarakat Pers Sumbar, maka kami memandang hal tersebut sebagai itikad baik untuk memperbaiki hubungan.

4. Masyarakat Pers Sumbar bersedia bertemu Gubernur Sumbar jika:

*Gubernur Sumbar menyurati untuk bertemu Pers Sumbar.

*Gubernur Sumbar menyampaikan permohonan maaf kepada Masyarakat Pers Sumbar.

* Gubernur Sumbar menyampaikan rencana/komitmen untuk perbaikan hubungan/komunikasi dengan Masyarakat pers Sumbar melalui regulasi yang jelas.

* Pertemuan tidak dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumbar atau tempat yang ditentukan oleh Pemprov Sumbar.

* Tempat pertemuan ditentukan oleh masyarakat Pers Sumbar (KWAK).

6. Kami mendorong agar masyarakat pers Sumbar tetap kritis dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

7. Diusulkan setiap tanggal 10 Mei diperingati sebagai Hari Solidaritas Pers Sumatra Barat (West Sumatra Press Solidarity Day)

Padang, 13 Mei 2023, tertanda;

Ketua PWI Sumbar

Basril Basyar

Ketua AJI Padang