Padang,— Gubenur Sumbar diawakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Syafrizal. MM pada Rapat Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Dalam Rangka Pencapaian Target RPJMN 2020-2024, mengatakan multi efek pemanfaatan dana desa.
“Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif Desa membangun,”ujar Syafrizal di Aula Diklat DPMD Provinsi Sumatera Barat Jalan Pramuka Nomor 13 Khatib Sulaiman Padang.
Lebih lanjut Syafrizal mengatakan lewat penyaluran Dana Desa juga diharapkan dapat meningkatkan kesempatan bagi daerah untuk menumbuhkembangkan inovasi dan potensi lokal, sesuai budaya dan kebutuhan nyata masyarakat Desa menuju kemandirian.
“Dana Desa yang telah dikucurkan ke Sumatera Barat dari Tahun 2015 sampai Tahun 2020 telah mencapai Rp. 4.304.747.351.000 untuk 928 Nagari/Desa. Dana ini dapat menumbuh dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa/Nagari, dengan sendirnya dapat pula mengangkat klarifikasi dan status kemajuan dan kemandirian Desa,”ujar Syafrizal.
Hasil nyata Dana Desa itu kata Syafrizal Hal dapat dilihat dengan meningkatkan Indek Desa Membangun (IDM), bahkan termasuk salah satu Sumbar Provinsi yang lonjakan IDM nya yang sangat luar biasa.
Ucok biasa Syafrizal di sapa banyak kalangan dj Sumbar memberberkan data angka terkait hasil nyata Dana Desa sejak 2016.
2016 Sumatera Barat Desa/Nagari Sangat Tertinggal sebanyak 51, di tahun 2020 turun menjadi 4, di tahun 2016 Desa/Nagari Tertinggal sebanyak 328 di Tahun 2020 turun menjadi 66 Desa/Nagari, 2016 Desa/Nagari Berkembang sebanyak 374, di tahun 2020 Naik menjadi 466 Nagari/Desa, di tahun 2016 Desa/Nagari Maju sebanyak 120 di tahun 2020 Naik menjadi 347 dan di tahun 2016 Nagari/Desa Mandiri 7 Nagari/Desa di tahun 2020 Naik menjadi 45 Desa/Nagari.
Mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini juga mengatakan dalam pemulihan perekonomian masyarakat Desa/Nagari semasa Covid-19 keberadaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sangat membantu sekali, di mana telah disalurkan dana berupa upah kepada masyarakat Desa/Nagari Rp. 54.778.720.556,- dengan jumlah pekerja sebanyak 33.864.
“Untuk Tahun 2021 sesuai Permendes PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021, telah diarahkan kepada Desa/Nagari agar pemanfaatan Dana Desa untuk: Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa/Nagari, Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Nagari,Digitalisasi dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai, semoga dengan program ini perekonomian masyarakat Desa/Nagari dapat terbantu kearah yang lebih baik,”ujar Ucok.
Begitu pula dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG/BUMDES) di Sumatera Barat juga sangat menjanjikan, sebagaimana salah satunya di nagari Ulakan yang sudah banyak dikunjunhi pemangku kepentingan.
Selanjutnya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Mayjen (Purn). Dodi Husodo. SIP. MM dalam sambutannya mengatakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Menko PMK di antaranya adalah mengkoordinasikan dan mensinkronkan beberapa Kementerian dan lembaga di antaranya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggak dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KementerianPemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Penelitian Obat dan Makanan, POLRI dan lain-lain.
“Agenda kami ke Sumatera Barat adalah untuk melihat pemerataan pembangunan Wilayah apakah betul-betul sudah dilaksanakan dan sudah disinkronkan dengan instansi lain.,”ujar Mayjen (Purn) Dodi Husudo.
Didi juga menjelakan Visi 2005-2025 Indonesia yang Mandiri, maju, adil dan makmur melalui Percepatan Pembangunan Jangka Panjang, Pendek, dan Menengah yang didukung dengan 7 kegiatan;
1). Jaringan Pengaman Sosial yang betul-betul tepat sasaran,
2). Mensinkronisasikan program-program Kementerian dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan di Desa,
3), Mengembangkan Potensi Lokal Desa, dan
4). Memanfaatkan kondisi Pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan terjadinya transpormasi masyarakat Kota pulang ke Desa.
Mayjen (Purn) Dodi juga mengatakan bahwa bahwa hasil kunjungan ke lapangan cukup apresiatitf, di mana di Desa sekarang adalah yang muda yang berkarya, dan semua pekerjaan, mulai dari perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan dikerjakan oleh yang muda (Milenial), sehingga yang tua hanya menikmati saja.
Ketika diadakan tanya jawab di mana Pemerintahan Mentawai melalui Bupatinya rencanakan pengembangan atau pemekaran pemerintahan Desa,
Usulan itu cukup diapresiasi oleh Deputi Mayjen (Purn) Dodi bahwa pembentukan Desa Baru merupakan percepatan pembangunan di Mentawai, namun pemekaran haruslah mengikuti prosedur yang ada, baik yang dikeluarkan melalui Kemendagri maupun dari Kemendes.
Dan yang tidak kalah penting diperhatikan adalah kekhususan kekhasan nilai-nilai strategis Nasional yang ada di Mentawai.
Rakor ini dihadiri oleh beberapa OPD Pemerintah provinsi Sumatera barat yang terkait, Bupati Kepulauan Mentawai dan beberap kepala OPDnya Bupati Padang Pariaman yang diwakili oleh Kepala Dinas PMD nya, para tenaga Profesional Provinsi Tenaga Pendamping Desa, dan ASN di lingkungan DPMD Provinsi Sumatera Barat. Acara ini juga dilakukan penyerahan cinderamata dan Masker dari Kemenko PMK kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diterima oleh Kepala Dinas PMD, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai diberikan beberapa buah buku yang dapat dipelajari untuk pembinaan Wilayah dan Kebudayaan yang diterima oleh Bupatinya sendiri. Rakor ini dibiayai oleh Pemerintah melalui DPA Kemenko PMK Tahun Anggaran 2020. (rilis: pmdsb/kral)
