Padang, —Mangkrak menjadi bahasa populer terhadap sesuatu yang tidak tuntas.
Di Sumbar cukup banyak yang mangkrak ini terutama soal infrastruktur, tidak itu saja dedengkot Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Sumbar (PJKIP) berbadan hukum, Revdi Iwan Syahputra atau top dikenal dengan Lord Ope ungkap mangkrak lain di Sumbar, apaan tuuu?
Ini soal. proses seleksi Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatra Barat (Sumbar) yang prosesnya ‘ngetem’ di DPRD Sumbar.
“Ayo DPRD Sumbar tuntaskan proses KI Sumbar yang mangkrak, selesaikan segera!!!, karena ini tak sesuai dengan kesinabungan lembaga penting itu,” ujar Revdi Iwan Syahputra, Senin 3/7-2023 di Padang.
Menurut Lord Ope yang juga Pengurus PWI Sumbar, Pemred Harian Haluan dan bekas Pemred Padek, KI Sumbar prosesnya sudah sangat panjang dan telah tersebar pula informasi tentang lima nama diduga lolos fit and propers test DPRD Sumbar.
“Sudah diujung kok belum ending juga, kalau ada. masalah sebaiknya disampaikan ke publik, di mana masalah nya, supaya eletan DPRD sebagai lembaga aspiratif, jangan dibiarkan mengendap,” ujar Lord Ope
Kerja KI itu diatur UU 14 tahun 2008 dengan masa periode tugas adalah empat tahun.
“KI Periode saat ini sudah masuk masa perpanjangan, sampai komisioner baru dilantik, namun karena berlarut-larut menjadi tidak elok, Pimpinan DPRD Sumbar punya hak veto dalam proses ini, jika sudah diumumkan hasilnya, dikirim ke Gubernur Sumbar untuk di SK kan dan dilantik oleh Gubernur,” ujar Lord Ope.
Sehingga itu, kata Lord Ope lebih cepat lebih baik KI Sumbar periode ketiga ini dituntaskan.
“KI Sumbar itu adalah benteng terakhir untuk membuka informasi publik yang ditutupi badan publik, jika dibiarkan periode perpanjangan ini berlarut-larut tentu tak bagus untuk regenerasi komisioner yang komit mengawal keterbukaan informasi publik,” ujar Lord Ope. (***)
