Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, gali ketegasan sikap calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjaga integritas dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.
Ini dilakukan Hj Nevi dalam menjalankan tugas dan fungsi selalu Anggota DPR RI pada tahapan fit and Proper Test Calon KPPU. Bahkan pada konferensi pers di Jakarta, Politisi Perempuan PKS ini berbicara terbuka dan meminta pandangan serta solusi dari masyarakat terkait hal ini.
Hj Nevi Zuairina Mengatakan Fit and Proper Test telah dilakukan dengan serius. Anggota DPR RI Komisi VI ini turut menghadiri sesi tes dan menyampaikan harapannya agar calon anggota KPPU memiliki ketegasan dalam berbagai aspek tugas dan tanggung jawab yang diemban.
Selama ini, menurut Politisi PKS ini KPPU lembek apalagi menyikapi potensi persaingan usaha tidak sehat karena terlibatnya oknum dalam praktik-praktik tersebut.
“Meskipun bukan suatu tuduhan, tetapi ada potensi terjadinya hal-hal semacam itu,”ujar Hj Nevi.
Politisi PKS ini mengajak kepada masyarakat dan stakeholder untuk bersama-sama mencari solusi terkait bagaimana cara memastikan integritas personal dan lembaga KPPU tetap terjaga agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin.
Anggota Fraksi PKS ini berbicara tentang sikap fraksinya terhadap RUU Cipta Kerja dan perubahan RUU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hj Nevi dari Dapil Sumbar II itu ingin mendengar pandangan masyarakat dan stakeholders terkait kebijakan ini dan apakah ada masukan yang perlu diperhatikan.
“Saya menegaskan, bahwa merebaknya perusahaan waralaba asing yang cepat masuk dan membangun banyak outlet di Indonesia, mesti ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul bagaimana pandangan masyarakat mengenai fenomena ini. Kondisi ini perlu diurai dampak positif atau negatif yang perlu diperhatikan,”ujar Hj Nevi pada Pemilu 2019 kembali masuk DCT KPU RI sebagai Caleg DPR RI pada Dapil Sumbar II lagi.
Anggota DPR yang kini juga duduk di Badan Anggaran dikutip dari NZ Media Center Jumat 17/11-2023 mencermati bahwa KPPU sering mengalami kekalahan di pengadilan terkait isu kartel.
Ia ingin mengetahui pendapat dan pandangan masyarakat mengenai penyebab dan akar masalah ini, serta solusi atau perbaikan yang dapat dilakukan agar KPPU dapat lebih efektif dalam menangani isu kartel.
“Saya mengajak semua lapisan masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan pandangan, saran, dan solusi terkait isu-isu persaingan usaha. Partisipasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja KPPU dan menjaga keberlanjutan persaingan usaha yang sehat di Indonesia,”ujar Hj Nevi Zuairina.(hd)
