Padang Panjang,—-Kota berhawa sejuk itu kembali digarap KPK, misi lembaga anti rasuah untuk membangun komunitas masyarakat anti korupsi lewat Jadikan Keterbukaan di Pemko Kota Padang Padang Panjang, Selasa 2/7 di Hotel Flaminggo mulai intens.
Kota Padang Panjang menjadi pilihan Direktorat Pembinaan Jaringan Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK RI untuk membangun partisipasi masyarakat dalam keterbukaan pemerintahan menuju kota bebas korupsi.
Berbagai kalangan masyarakat, sejumlah 25 orang hadir pada pelatihan sampai Kamis 4/7 dibuka Wali Kota Fadly Amran dan narasumber sesi pertama Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi.
“Adanya komunitas ini untuk melahirkan masyarakat kota yang kritis, sebagai chek and balance program. pembangunan di kota ini,”ujar pelaksana kegiatan Nanang Farid Syam saat mengantarkan kegiatan Selasa pagi.
Nanang memastikan kegiatan ini murni dalam kerangka isu public participation dan open government.
“Untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Dan apa ada tim penindakan koruptor bekerja di kota ini atau di Sumbar, entah lah dan kita pun tidak tahu,”ujarnya.
Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran mengakui kegiatan ini sangat membantu pihaknya untuk bersama membangun Padang Panjang kota zerro korupsi dan no toleransi koruptor.
“Saya tidak bisa atur-atur soal pembangunan, sekalipun saya walikota. Karena sejak dilantik jadi Wako tujuh bulan lalu, saya menanamkan apa pun pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan harus terbuka, silahkan masyarakat meminta informasi atau data apa saja soal itu, ingat transparansi adalah pintu awal enyahkan prilaku koruptif,”ujarnya.
Bahkan Fadly mengatakan sebagai pimpinan daerah dia lebih menempatkan diri sebagai pengawas
atas sistem yang telah diputuskan di kota ini.
“Mengawasi supaya tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok merecoki pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan apa saja dibiayai uang rakyat di kota ini,”ujarnya.
Dan setiap rapat dengan dinas pun Fadly selalu mewanti-wanti jangan ada yang melakukan rekayasa tender untuk memenangkan kontraktor, ingat sekali bermain maka dampaknya kerugian panjang bagi masyarakat kota ini.
“Ikuti saja proses, terbuka saja mekanismenya, siapa yang menang itulah yang riil,”ujarnya.
Dihadapan peserta pelatihan Fadly tegaskan prinsipn tidak KKN. “Dan saya tidak mau hanya sebagai individu anti korupsi saja, tapi saya siap menjadi agen anti korupsi. Biarlah karena sikap itu saya dikucilkan dalam pergaulan,”ujarnya.
Adrian Tuswandi dalam paparannya mengatakan keterbukaan di Pemerintahan Kota Padang Panjang harus dikuatkan dengan partisipasi publik.
“Percuma deklarasi terbuka, tapi faktanya akses informasi, masyarakat sulit minta ampun mendapatkannya, padahal keterbukaan merupakan pintu depan pencegahan dini korupsi, dan pejabat publik harus punya niat, komitmen dan konsisten menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik,”ujar Adrian.
Pada penyampaian materi Adrian banyak memberikan motivasi kepada peserta pelatihan.
“Informasi publik bagi masyarakat merupakan hak dasar untuk tahu dilindungi UUD 1945, apa saja informasi publik di pemerintahan masyarakat berhak untuk tahu, ingat terbuka adalah bukti kejujuran, jujur itu adalah hebat,”ujar Adrian pada sesi dimoderatori Nanang Farid Syam. (rilis: ppid-kisb)
