Alarm paling keras datang dari Sumatera Barat. Kasus keracunan massal yang menimpa 74 siswa penerima MBG di Agam pada 1 Oktober 2025 adalah manifestasi tak terhindarkan dari patologi sentral ini (Antaranews, 2/10/2025, Gubernur Sumbar tanggapi kasus keracunan 74 penerima MBG di Agam).
Respons Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, sangat instruktif. Ia segera mengumpulkan kepala daerah dan menuntut pengetatan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pengawasan aspek kesehatan. Ini adalah respons teknokratis yang benar. Namun, ia tidak berdaya mengatasi penyakit utamanya.
Paradoksnya ada di sini. Pakar politik dari UIN, Kholidul Adib, (Antaranews, 2025, Pakar sebut pelibatan pemerintah daerah kunci sukses MBG), telah mengingatkan bahwa kunci sukses MBG, sebagaimana penanganan COVID-19, adalah desentralisasi kewenangan. Pengawasan teknis yang efektif hanya bisa dilakukan oleh perangkat daerah (Puskesmas dan Posyandu) yang paling dekat dengan lapangan.
Akan tetapi, desain politik di Jakarta justru bergerak ke arah sebaliknya: sentralisasi kontrol. Ada konflik fundamental antara kebutuhan teknis di daerah yang menuntut desentralisasi, dengan desain politis di Jakarta yang menuntut sentralisasi untuk mengamankan rantai pasok dan alokasi sumber daya.Selama arsitektur dualisme ini dipertahankan, di mana lembaga teknis (BGN) dilumpuhkan oleh birokrasi bayangan (TimKo), maka kasus-kasus seperti di Agam akan terus berulang. Kegagalan teknis di daerah adalah harga yang harus dibayar demi suksesnya konsolidasi politik di pusat. (***)
