Kebijakan sentralisasi ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara melalui satu pintu, seperti yang akan dijalankan oleh PT DSI, memang memicu perdebatan sengit di ruang publik. Hal tersebut sangat bisa dimaklumi.
Namun, jika dibedah secara jujur dan mendalam dari kacamata ekonomi politik, tata kelola komoditas, dan kedaulatan negara, kebijakan ini memiliki landasan objektif dan rasional yang sangat kuat.
Pertama, untuk sektor sawit dan CPO, misalnya, pemerintah bermaksud mengakhiri asimetri informasi dan eksploitasi yang dilakukan para trader spekulatif terhadap petani swadaya.
Selama ini, struktur pasar Tandan Buah Segar (TBS) sawit milik rakyat cenderung bersifat oligopsoni, di mana posisi tawar petani sangat lemah karena berhadapan dengan segelintir pembeli atau tengkulak besar.
Para trader nakal kerap memanfaatkan ketiadaan akses pasar langsung ini untuk menekan harga beli di tingkat petani serendah mungkin dengan berbagai alasan artifisial.
Melalui kehadiran PT DSI sebagai penentu harga tunggal, negara bertindak sebagai penyangga yang menetapkan harga patokan bawah yang adil.Ketika rantai pasok ditarik ke hulu oleh kepastian serapan satu pintu, ruang gerak trader yang suka mempermainkan harga otomatis mati, sehingga margin keuntungan dapat dialihkan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan petani rakyat.
Pola proteksi komoditas strategis ini secara empiris mirip dengan keberhasilan lembaga seperti CODELCO di Chili yang berhasil menjaga pendapatan produsen domestik dari predator pasar.
Kedua, dari sisi fiskal dan tata kelola devisa, sentralisasi ekspor merupakan solusi struktural yang cepat dan kuat untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara akibat praktik rekayasa keuangan.
Korporasi swasta selama ini sering memanfaatkan celah perdagangan bebas untuk melakukan transfer pricing dan under-invoicing melalui perusahaan bayangan di negara perlindungan pajak (tax haven) guna menghindari kewajiban fiskal domestik.
