Polisi seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, semakin banyak kasus yang mencoreng institusi ini sehingga kepercayaan publik pun terus menurun.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, termasuk menangkap orang yang melanggar undang-undang. UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) juga menetapkan bahwa tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Akan tetapi, realitas yang terjadi hari ini semakin jauh dari harapan.
Masih ada polisi yang tulus dan berpihak pada rakyat, tetapi skandal demi skandal yang mencuat ke publik membuat kita bertanya: berapa banyak yang benar-benar setia pada tugasnya?
Tak jarang laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti kecuali ada uang yang jadi penggerak. Tak sedikit pula kasus di mana laporan ditanggapi dengan pertanyaan, "Punya bukti yang kuat?" Alih-alih melayani dengan sigap, kini masyarakat dihadapkan pada fenomena #PercumaLaporPolisi yang kerap muncul di media sosial.
Bahkan, Polri sering dibandingkan dengan pemadam kebakaran (Damkar) yang menerima laporan masyarakat tanpa memandang seberapa remehnya suatu masalah.
Pemerasan, kekerasan, penembakan, pelecehan, pengancaman hanyalah sebagian dari sederet kasus yang melibatkan polisi.Salah satu yang paling mencengangkan dan terjadi baru-baru ini adalah eksploitasi seksual tiga anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada.
Itu baru satu contoh. Jika ditelusuri lebih jauh, daftar kasus yang melibatkan aparat kepolisian sangat panjang, mulai dari penjualan senjata api ilegal, perlindungan terhadap jaringan judi online hingga lambannya respons terhadap laporan masyarakat.
Yang lebih mengkhawatirkan, istilah "oknum" terus digunakan sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab institusi.
Namun, jika semua kasus yang disebut sebagai ulah oknum dikumpulkan, jumlahnya begitu besar hingga sulit dipercaya bahwa ini hanyalah kesalahan individu semata.
