Dalam beberapa waktu terakhir, kritik tajam dilayangkan oleh Leon Agusta Indonesia (LAI) terhadap tiga program unggulan Wali Kota Padang Fadly Amran: BPJS Kesehatan Gratis, Beasiswa S1 ke Sampoerna University, dan pembentukan “Dubalang Kota”.
Kritik tersebut menuding bahwa program-program itu lebih bernuansa pencitraan politik (gimmick) ketimbang kebijakan berbasis data.
Namun jika kita menelaahnya lebih jernih, ketiga program tersebut justru mencerminkan keberanian politik, inovasi kebijakan, dan arah pembangunan inklusif yang patut diapresiasi.
BPJS Gratis dan Prinsip Akses Universal
Kritik bahwa kebijakan BPJS Gratis sebaiknya mendorong pasien ke RSUD agar meningkatkan pendapatan rumah sakit daerah tentu menarik, tetapi juga berbahaya jika diterapkan secara eksklusif.
Program kesehatan bukan tentang mendongkrak angka okupansi rumah sakit, melainkan menjamin bahwa warga siapa pun dan di mana pun punya akses yang layak dan merdeka terhadap layanan kesehatan.
Memaksa pasien miskin ke satu rumah sakit hanya demi efisiensi keuangan bisa mencederai prinsip patient-centered care.Program BPJS Kesehatan Gratis di Padang justru mendorong prinsip subsidi langsung ke rakyat. Ini adalah bentuk keberpihakan yang tidak menunggu kesiapan birokrasi, tetapi menjawab kebutuhan riil masyarakat hari ini: akses cepat, fleksibel, dan bermartabat terhadap kesehatan.
Sejak diluncurkan pada 5 Maret 2025, Program BPJS Kesehatan Gratis telah memberikan layanan kepada 13.989 warga Kota Padang hingga akhir April 2025. Jumlah ini menunjukkan lonjakan signifikan, dari 3.032 penerima pada Maret menjadi 10.957 pada April.
Data ini menjadi bukti kuat bahwa program ini bukan sekadar wacana, tetapi menjawab kebutuhan konkret masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
Beasiswa Sampoerna: Investasi Aspiratif, Bukan Pemborosan
Hanya enam pelajar Padang dikirim kuliah di Sampoerna University, dan ini dianggap tidak efisien oleh LAI. Tapi mari kita lihat dari sisi lain: kebijakan ini adalah sinyal politik yang sangat kuat.
