Padang,—Pedagang di Pasar Raya Padang mulai mengeluhkan pungutan liar (pungli). Apalagi sejak pasar makin rancak pedagang sepertinya menjadi makanan empuk pungli.
Seperti dikutip dari harian Pos Metro Padang ada beragam modus pungli dilakukan semuanya itu justru membuat pedagang merana.
Melihat praktek tak benar itu, elite DPP Partai Gerindra yang juga ramai disebut sebagai bakal calon wali Kota Padang Andre Rosiade tegas meminta pihak terkait untuk setop pungli.
“Saya minta semua praktek pungli itu disetop, dan mendesak tim Sapu Bersih (Saber) Pungli turun dan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pasar Raya Padang,”ujar Andre dihubung media ini Sabtu 30/9 malam ini.
Menurut Andre Rosiade praktek pungli yang memalak pedagang di Pasar Raya tidak eranya lagi, ayo kedepankan rasa kasihan.
“Pedagang di Pasar Raya setiap hari omzetnya turun terus, kok masih tega dipungli, mana rasa empati kita kepada mereka,”ujar Andre.
Awalnya kata Andre mungkin semua berpikir tidak ada masalah lagi di Pasar Raya. Tapi kenyataannya, satu per satu masalah terbuka. Mulai dari dugaan pungli di Blok III Pasar Raya, pedagang kaki lima (PKL) dan lainnya. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan.
“Tim Saber Pungli harus masuk ke Pasar Rata, OTT saja siapa yang melakukan pungli itu” sebut Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra ini.
Apalagi jarak Polresta Padang dengan Pasar Raya sangat dekat. Jadi, sangat memungkinkan polisi yang tergabung dalam Tim Saber Pungli untuk mengungkap masalah ini.
Para pedagang itu kebanyakan korban gempa 2009 lalu, tapi sampai sekarang belum juga bisa berjualan dengan normal. Ini harus menjadi catatan bersama.
“Pungli itu benar-benar telah meresahkan. Di Blok III saja, untuk menempatinya harus setor Rp5 juta. Dengan alasan yang macam-macam. Sementara di Blok II dan Blok IV gratis. Kalau tidak ada yang memberikan ‘lampu hijau’ tentu pungutan ini tidak akan terjadi. Ini harus ditelisik polisi,” sebut mantan Presiden Trisakti yang kini berkiprah sebagai pengusaha muda di ibu kota negara.
Selain itu, pungutan untuk PKL menurut Andre Rosiade juga aneh, dan uangnya juga harus dipastikan kemana muaranya. Karena, PKL sudah meresahkan dan mengganggu penjualan para pemilik toko.
“Seperti informasi di koran kemarin, PKL dipungut Rp3-10 ribu sehari. Jumlahnya 1.500 orang, tentu uang yang sangat banyak. Apa betul uang tersebut masuk ke kas Pemko Padang semua?” tanya Andre Rosiade.
Menurut Andre, dengan kemungkinan uang yang terkumpul Rp15 juta sehari, atau Rp450 juta sebulan, tentu sangat besar kalau diberikan untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang.
“Nah kalau benar ke kas kota, tentu sangat banyak dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pasar. Bisa Rp5,4 miliar setahun dari PKL saja,”ujar Andre yang disebut berpasangan dengan politisi PPP langganan DPRD Padang Maidestal Hari Mahesa pada Pilkada 2018.
Andre Rosiade berharap, Pemko Padang melalui Dinas Perdagangan kembali menata Pasar Raya. Buatlah semua komit untuk berjualan pada waktu yang disepakati, baik itu pukul 14.00 atau 13.00 WIB untuk PKL.
Tapi soal dugaan pungli di Blok III kata Andre harus diusut tuntas. Kalau memang tidak ada dasar hukum dan legalisasinya, sebaiknya dikembalikan saja. Jangan sampai, pedagang yang berjualan malah tidak tenang.
“Kami berharap, Pemko lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan di Pasar Raya itu. Bukan hanya memamerkan pembangunan gedung, trotoar dan lainnya, tapi dalam pengelolaanya banyak caruah (polemik)nya,”ujar Andre. (rilis/erwandi)
