Oleh : HM. Tauhid
ISTANA bergejolak. Penyebabnya soal kebijakan impor bahan pangan utama, beras. Lingkaran istana seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution hingga Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita setuju kebijakan impor. Alasannya pun sudah dibahas dalam Rakor dan impor untuk menjaga cadangan serta menstabilkan harga pasar.
Namun alasan itu bertolak belakang dengan kebijakan Kepala Bulog Budi Waseso. Mantan kepala BNN ini justru tegas menolak impor. Ia bahkan bicara pada media jika sampai Juni 2019, Indonesia tak perlu impor beras. Gudang Bulog masih memiliki cadangan yang cukup, ditambah masa panen yang akan tiba.
Total kuota impor beras yang disetujui pemerintah mencapai dua juta ton. Angka besar yang kemungkinan bakal digarap banyak importir.
Kebijakan impor beras ini pun sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Sejak era pemerintahan Presiden SBY, juga ada impor beras. Hanya saja karena ini menjelang pemilu 2019 sangat ramai diperbincangkan.
Lantas bagaimana dengan Presiden Joko Widodo. Orang nomor satu di republik ini nampaknya masih bimbang. Beliau dihadapkan pada dua kubu yang berbeda pendapat soal kebijakan impor. Masing-masing punya argumentasi.
Salah ambil keputusan bisa berbahaya. Tidak hanya dalam konstelasi politik, tapi juga opini publik. Di satu sisi, jargon presiden, soal kerja, kerja dan kerja cepat, sedang dipertanyakan. Pada persoalan impor, presiden agak sedikit melambat. Memang ini polemik yang harus dipertimbangkan matang.
Dalam skema perdagangan internasional, kebijakan impor memang kurang populer. Apalagi dengan kondisi melemahnya rupiah serta adanya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok saat ini justru berjuang habis-habisan untuk mendongkrak ekspor. Bahkan investasi luar negeri pun dibuka lebar di Tiongkok, dengan catatan produknya berorientasi ekspor.
Dalam negeri pun ruang impor juga dipersempit. Terbukti dengan adanya penambahan pajak bagi sejumlah komoditas/barang impor. Langkah ini diambil agar rupiah kembali menguat. Lalu bagaimana dengan impor beras, barangkali pemerintah punya regulasi tersendiri jika ini memang direalisasikan.
Terlepas dari polemik impor, bangsa Indonesia harus mampu berdiri secara mandiri. Ini didukung sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang melimpah. Sejak lama Tanah Air dikenal sebagai negeri agraris, artinya memiliki produk pertanian yang melimpah.
Termasuk produksi beras. Sangat disayangkan jika serapan gabah petani untuk bulog hanya berkisar 800.000 ton saja. Sehingga untuk menutupi kebutuhan dua juta ton, pemerintah harus membuka keran impor.
Banyak yang perlu dievaluasi. Mulai dari penyerapan dana desa, pendamping desa, hingga program cetak sawah yang dulunya ramai disiarkan. Negeri yang agraris ini bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tidak ada kepastian pasokan. Berimplikasi pada fluktuasi harga.
Pemerintah harus membangun optimisme jika potensi lahan dan petani mampu menyediakan pangan yang cukup. Hindari rasa khawatir berlebihan sehingga membuat jalan pintas dengan impor.
Proses produksi di tingkat petani tentu saja membutuhkan waktu dan biaya. Inilah tugas pemerintah untuk melakukan pendampingan. Menjamin ketersediaan pupuk dan bibit unggul. Terus menerus memasyarakatkan bahan pangan ramah lingkungan. Melakukan supervisi dalam pencegahan hama dan pengolahan produk turunan.
Sumatera Barat dengan 60 persen penduduknya bergerak di sektor pertanian. Bahkan eskpor asal Ranah Minang pun masih didominasi hasil pertanian dan perkebunan. Khusus untuk beras, menjadi tantangan agar Sumatera Barat bisa menyumbang untuk kebutuhan nasional. Minimal mampu menjadi penyuplai utama cadangan beras Bulog. Sangat disayangkan jika negeri elok yang terkenal dengan bareh solok ini harus terpuruk di kemudian hari. Padahal sentra penghasil beras hampir merata di setiap daerah.
Saat ini patut diapresiasi jika produksi beras Sumatera Barat dalam kondisi surplus. Dari konsumsi per tahun 597.000 ton, produksi justru mencapai 2,8 juta ton. Sumatera Barat bahkan sudah menjadi pemasok bagi provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, Bengkulu, dan Jakarta.
Pemerintah perlu konsisten agar produksi beras terjaga dan meningkat setiap tahunnya. Mencegah alih fungsi lahan, seperti menjadi kawasan perumahan. Mengubah lahan produktif menjadi permukiman baru akan membuat negeri ini lemah dalam bidang pangan. Fungsi pengawasan dan penindakan dalam pendirian bangunan harus dipergiat. Jadikan Sumatera Barat lumbung pangan nasional dan dunia.(analisa)
(Penulis adalah Ketua DPW Perindo Sumbar/ Caleg DPR RI Dapil Sumbar 1 dari Partai Perindo)
