Yudesri Serahkan Jabatan Bupati ke Hamsuardi, “Jangan Lagi Wariskan Sengketa Lahan Sawit”

oleh -108 views
PLh Bupati serahkan jabatan kepada bupati defenitif Pasbar, Senin 1/3 (foto: dok/joni)

Pasaman Barat – Yudesri Serahkan Jabatan Bupati Kepada Kepala Daerah Terpilih setelah selama Sembilan hari ia Ditunjuk sebagai pelaksana harian (PLH) Bupati Kabupaten Pasaman Barat.

Sertijab tersebut secara resmi di laksanakan di ruangan kerja bupati terpilih Hamsuardi yang dihadiri Forkopimda Pasbar, Kepala BNN, dan KPU.  Senin 1/3

Yudesri mengatakan, selama sembilan hari menjabat sebagai Plh Bupati Pasbar semua berjalan dengan baik dan lancar.

“Selama menjabat sebagai PLH Bupati Terdapat beberapa kegiatan dan peristiwa yang terjadi seperti bencana kebakaran. Begitu juga dengan pandemi Covid-19. di Pasbar masih tergolong orange. Artinya masih perlu keseriusan kita bersama untuk menuju zona hijau,” kata Yudesri.

Yudesri menambahakan, bahwa hubungan Forkopimda selama ini terjalin dengan baik. Semoga Forkopimda ke depan bisa selalu bergandengan tangan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sementra itu, Bupati Kabupaten Pasaman Barat Hamsuardi meminta dukungan kepada Forkopimda untuk mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, serta mensejahterakan masyarakat.

“Kami memiliki visi dan misi untuk masyarakat yang kami sampaikan selama kampanye beberapa waktu lalu. Soal pendidikan, soal kesehatan, sekolah masih banyak kekurangan di segala aspek. Kami rasa, misi ini sama dengan misi Bapak – Bapak semuanya, sehingga perlu kita pikirkan bagaimana pendidikan bisa gratis, berobat gratis”ucap Hamsuardi.

Ia melanjutkan, dipilihnya Hamsuardi dan Risnawanto menjadi pemimpin Pasbar tentunya dengan segudang harapan masyarakat. Karena, banyak persoalan yang akan dihadapi ke depan.

“Tentunya kami sangat membutuhkan bantuan bapak-bapak Forkopimda untuk mewujudkan itu. Kami akan bentuk tim untuk mendata masyarakat miskin, siapa sebenarnya yang layak mendapatkan bantuan tersebut,”tutur Hamsuardi.

Selanjutnya, Pihaknya akan membentuk tim harmonisasi antara masyarakat dengan perkebunan. Bagaimana bentuk persoalan dan apa solusinya. Dan pada Akhirnya akan diperoleh kesepakatan. Tim ini akan tergabung di dalamnya pakar hukum dan stakeholder terkait lainnya.

“Sehingga bupati yang akan datang tidak mewarisi persoalan sengketa perusahaan sawit dengan masyarakat,”ujar Hamsuardi. (joni)