Hambatan Perempuan Dalam Politik 

Oleh: Ikhsan MaulanaMahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas

INDONESIA adalah negara yang menjalankan sistem demokrasi dalam proses berkehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu wujud negara demokrasi adalah dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan atau kebijakan.Salah satu wujud nyata dari sebuah sistem politik adalah adanya pengambilan kebijakan dan keputusan dimana kebijakan atau keputusan yang diambil harus memberikan dampak baik bagi kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,diperlukan kebijakn-kebijakan yang menjunjung tinggi kepentingan umum. Sehingga dengan kata lain,pemerintah harus mendengarkan berbagai aspirasi dari rakyatnya dalam menjalankan tugasnya.

Aspirasi dari rakyat merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Dengan catatan,aspirasi yang berasal dari masyarakat merupakan hal yang membangun dan berdampak baik bagi jalannya pemerintahan.Dalam proses pengambilan keputusan,pemerintah harus menjunjung tinggi nilai persamaan dimana tidak menjadikan sebuah perbedaan sebagai suatu alasan dalam proses pengambilan keputusan. Namun,faktanya saat ini,masalah perbedaan yang ada,salah satunya permasalahan gender menjadi sebuah fakta yang saat ini masih terjadi terkhusus dalam bidang pengambilan keputusan dan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat hingga saat ini.

Budaya patriarki yang memisahkan kedudukan laki-laki dan perempuan yang menganggap perempuan merupakan kasta kedua setelah laki-laki. Sehingga hal inilah yang sampai saat ini masih menjadi masalah khusunya dalam bidang pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Stigma yang melekat dalam masyarakat saat ini khususnya dalam bidang politik, menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk lemah,tidak madiri,dan pandangannya bergantung kepada pihak lain.Stigma inilah yang membuat peran perempuan dalam ranah politik masih terhambat sampai saat ini. Stigma masyarakat yang menganggap perempuan hanya mampu berperan dalam ranah domestik,seperti mengurus rumah tangga namun kurang bisa diandalkan dalam ranah yang lebih luas seperti ranah politik. Budaya patriarki yang menganggap laki-laki satu tingkat diatas perempuan khusunya di ranah politik sehingga kurangnya perhatian khusus terhadap perempuan di dunia perpolitikan saat ini.

Menurut Sossou (2011) mengungkapkan bahwa minimnya dukungan terhadap perempuan dalam ranah politik. Selain itu,menurut Nurwani (2017) adanya berbagai faktor,baik faktor eksternal maupun internal yang menghambat peran perempuan dalam ranah politik. Faktor eksternal dapat dilihat dari aspek berikut:a. Peminggiran perempuan dari ranah politik

d. Masalah Ekonomie. Masalah Birokrasi

f. Hambatan dari aturan yang ada dalam partaig. Masalah agency

Begitupun dari faktor internal yaitu:1. Kurangnya minat politik dari perempuan

2. Kemampuan politik yang kurang3. Rendahnya kesadaran politik