Evaluasi Terhadap Utang dan PMN ID FOOD: Nevi Zuairina Soroti Mismanajemen

Hj Nevi soroti utang gede ID FOOD. (dok)
Hj Nevi soroti utang gede ID FOOD. (dok)

Jakarta, — ID FOOD  terbelit utang senilai Rp 8,2 triliun, fantastis nilainya, tentu saja Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina soroti soal jumlah utang segede itu.Tak soal utang saja disorot, Hj Nevi juga melototi penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN). Legislator ini mengindikasi adanya unsur kelalaian dan mismanajemen dalam pengelolaan perusahaan yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Politisi PKS ini memaparkan, 2023, melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia, ID FOOD mengajukan dua PMN sekaligus, yaitu PMN Tunai sebesar Rp 2 triliun dan PMN Non Tunai sebesar Rp 2,6 triliun.Tujuan pengajuan PMN ini adalah untuk memperbaiki struktur keuangan dari sisi Debt to Equity Ratio agar memberikan keuntungan ke sisi perbankan.

Saat itu, ID FOOD menyampaikan bahwa dengan adanya PMN tersebut, proyeksi keuangan perusahaan akan tumbuh dan laba bersih perusahaan akan meningkat. Target laba bersih yang disampaikan mencapai Rp 1,185 triliun di 2024. Hingga kini, kinerja ID FOOD dengan PMN tersebut harus ditagih dan dievaluasi.Komitmen ID FOOD dengan PMN yang diajukan tahun lalu adalah total liabilitasnya menjadi Rp 10,635 triliun dan ekuitasnya mencapai Rp 20,012 triliun.

Hj. Nevi Zuairina dikutip dari NZ Media Center Kamis 25/7-2024 menegaskan bahwa ID FOOD perlu transparan dalam menyampaikan kinerja mereka selama menggunakan PMN ini dan dampak yang telah dihasilkan.Melanjutkan penjelasannya, legislator asal Sumbar ini mengatakan, untuk 2024, ID FOOD mengajukan PMN sebesar Rp 1,62 triliun yang akan digunakan untuk modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Fraksi PKS mendesak agar ID FOOD dapat berperan dalam menahan gejolak harga pangan dan memastikan suplai kebutuhan makan rakyat Indonesia terpenuhi. PMN ini harus digunakan seefektif mungkin untuk kebutuhan primer dalam melayani rakyat dan meningkatkan performa perusahaan, karena itulah BUMN dibentuk," tegas Nevi.Terkait dengan utang ID FOOD yang sudah mencapai Rp 8,2 triliun, Anggota Badan Anggaran DPR itu menekankan bahwa ini merupakan utang besar yang harus dibayar dan ditanggung oleh ID FOOD.

"Perlu dilakukan restrukturisasi keuangan jika diperlukan, namun yang terpenting adalah utang tersebut harus dibayar. Kondisi utang Jumbo pada Juli 2024 ini juga perlu diselidiki apakah ada mismanajemen, kelalaian, atau unsur moral hazard," Saran Nevi.Pada 2023, beban bunga pinjaman ID FOOD mencapai Rp 626 miliar per tahun, sementara laba (gross profit margin/GPM) mengalami penurunan selama periode 2019-2022 hingga minus 11%. Hj. Nevi Zuairina menegaskan bahwa ID FOOD harus benar-benar berbenah dan bekerja keras untuk memperbaiki kondisi ini.

Aktivis perempuan nasional PKS ini juga menyoroti perlunya perbaikan sistem manajemen dan pengawasan di ID FOOD. Ia menekankan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap sepele, mengingat dampaknya yang luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat."Kita tidak bisa terus menerus membiarkan kelalaian dan kesalahan manajemen yang berujung pada kerugian besar bagi negara. Perlu ada langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pengawasan," tambahnya.

Menutup pernyataannya, Hj. Nevi Zuairina menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas. Ia menekankan bahwa Fraksi PKS akan memastikan bahwa penyelidikan ini berjalan transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik."Kami akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan BUMN berfungsi sebagaimana mestinya," pungkas Hj Nevi. (hd)

Editor : Adrian Tuswandi, SH
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini