Ada yang menarik dari kontestasi Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat kali ini. Yang diperebutkan, memang kursi ketua. Tetapi yang sedang diuji sesungguhnya jauh lebih besar: kemerdekaan sebuah organisasi dalam menentukan pemimpinnya sendiri.
Menjelang berakhirnya masa pendaftaran, beredar informasi tentang dugaan sejumlah kepala daerah yang dihubungi untuk memengaruhi rekomendasi dukungan kepada kandidat tertentu. Informasi ini, tentu masih memerlukan pembuktian. Ketua DPD KNPI Sumbar, Nanda Satria, pun mengaku telah mendengar kabar mengenai dugaan permintaan pengalihan rekomendasi dari sejumlah KNPI kabupaten/kota dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP). Ia menyatakan masih melakukan pengecekan.
Kabar seperti ini, tidak boleh buru-buru dianggap sebagai kebenaran. Tetapi juga tidak patut diabaikan. Sebab, jika benar ada upaya mengubah keputusan organisasi melalui tekanan kekuasaan, persoalannya bukan lagi soal siapa mendapat berapa rekomendasi. Ini soal harga diri organisasi.
Hari ini, pemberitaan menyebutkan enam bakal calon telah mengembalikan berkas pencalonan hingga batas akhir pendaftaran. Satu orang kemudian menarik berkas dan menyatakan mundur. Seluruh berkas diterima Ketua Steering Committee (SC), Megri Fernando, untuk selanjutnya diverifikasi sebelum penetapan calon yang dijadwalkan pada 18 November 2026.
Peta dukungan sementara pun mulai terbaca. Satu bakal calon mengantongi sembilan rekomendasi DPD KNPI kabupaten/kota dan dukungan 16 OKP. Dua bakal calon lainnya masing-masing memiliki tiga rekomendasi DPD, dengan dukungan 12 dan 10 OKP. Satu bakal calon memperoleh satu rekomendasi DPD dan dukungan 12 OKP. Sementara satu bakal calon lainnya belum mendapatkan rekomendasi DPD, tetapi telah didukung 12 OKP. Adapun bakal calon yang mundur sebelumnya mengantongi satu rekomendasi DPD dan tiga OKP.
Dua DPD KNPI kabupaten/kota tidak mengeluarkan rekomendasi. Karena, kepengurusan baru dilantik pada malam 15 November 2026, bertepatan dengan hari terakhir pengembalian berkas.Angka-angka itu, memperlihatkan kita bahwa kontestasi berlangsung dengan komposisi dukungan yang beragam. Ada yang kuat pada rekomendasi DPD, ada yang memperoleh dukungan OKP, ada pula yang memilih mengakhiri pencalonan. Semua itu merupakan bagian dari dinamika organisasi.
Panitia akan memeriksa seluruh persyaratan, dan menetapkan siapa yang memenuhi persyaratan. Biarkan proses itu berjalan. Ada aturan yang harus dihormati. Ada tahapan yang mesti dilalui.
Jangan sampai, di luar meja panitia, ada meja lain yang diam-diam ingin menentukan hasilnya.
Rekomendasi Bukan Barang yang Bisa Dipindahkan
Rekomendasi organisasi bukan barang dagangan. Ia bukan surat yang bisa berpindah tangan hanya karena ada seseorang yang lebih berkuasa meminta demikian.
