Ia juga menekankan pentingnya percepatan dalam penanganan masalah banjir.
Menurutnya, setelah pendataan selesai, langkah-langkah nyata harus segera diambil, termasuk jika diperlukan alokasi anggaran dari APBD.
"Jika penanganan banjir membutuhkan alokasi anggaran dari APBD, kita akan mempercepat prosesnya. Ini adalah prioritas yang harus ditangani segera!" tegasnya dengan nada serius.
Selain itu, Fadly menilai bahwa penanganan banjir di Kota Padang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kota saja.
Dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi dan bahkan pemerintah pusat, jika diperlukan.
“Kami juga akan membahas masalah ini dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jika perlu, kami akan mengajukan dukungan dari APBN untuk pengendalian banjir di Padang,” ujarnya.
Dalam pandangannya, seorang walikota memiliki posisi politis yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekedar untuk kelompok tertentu.Fadly berkomitmen bahwa posisinya sebagai pemimpin akan digunakan secara maksimal untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk banjir.
"Jabatan Walikota ini adalah amanah politik. Jangan sampai jabatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Kepentingan masyarakat harus diutamakan, bukan hanya kelompok tertentu," lanjut Fadly.
Fadly Amran yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Padang Panjang selama periode 2018-2023, kini maju sebagai Calon Walikota Padang bersama Buya Maigus Nasir.
Editor : MS
