Alni mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam mengawasi berbagai kepentingan tersebut.
“Rekan-rekan mahasiswa, mari bantu Bawaslu memantau serta mengumpulkan bukti jika ditemukan praktik transaksional di antara Paslon dan pemilihnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alni menekankan pentingnya hak memilih sebagai hak kedaulatan personal setiap warga negara.
Meskipun memilih bukan kewajiban, hak ini menjadi penentu masa depan kepemimpinan daerah.
“Kampanye ini adalah titik krusial yang menentukan peluang terpilihnya pasangan calon pada hari pencoblosan. Oleh karena itu, semua elemen harus berpartisipasi mengawasi jalannya kampanye dan memastikan Pilkada berjalan tanpa pelanggaran,” ungkapnya.
Dengan semakin dekatnya hari pencoblosan, semangat pengawasan partisipatif di kalangan mahasiswa terus tumbuh.
Bawaslu Sumbar baru saja menandatangani MoU dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) terkait pengawasan pemilu partisipatif.Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan di berbagai titik dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu.
Melalui pengawasan partisipatif, mahasiswa di Sumbar diharapkan dapat menjadi pengawas independen yang dapat mengawasi jalannya Pilkada secara objektif.
Mereka didorong untuk ikut serta dalam mencegah praktik politik uang, intimidasi, dan penyebaran hoaks yang dapat merusak proses demokrasi.
Editor : MS
