3. Larangan penggunaan kewenangan dan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon dalam waktu enam bulan sebelum penetapan calon.
4. Sanksi diskualifikasi bagi petahana yang melanggar aturan ini, sebagaimana diatur oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Menurut Hendri, bukti-bukti yang diajukan ke MK mencakup pelanggaran pada Pasal 71 Ayat 3 dan Ayat 5. Hukuman yang diusulkan adalah diskualifikasi Paslon pemenang Pilkada.
Richi Aprian memiliki dokumen yang diyakini mampu membuktikan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Meskipun laporan serupa telah ditolak oleh Bawaslu Tanah Datar dan Sumatra Barat, pihaknya tetap optimistis dengan jalur persidangan di MK.
“Ujian utama adalah di persidangan PHP-Kada 2024 di MK. Unsur TSM sangat memungkinkan MK menjatuhkan vonis diskualifikasi pada Paslon pemenang. Bahkan, analisis terhadap putusan Bawaslu bisa saja dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” ujar Hendri.
Gugatan ini tidak hanya menjadi ujian bagi MK dalam menegakkan keadilan pemilu, tetapi juga menjadi preseden penting untuk Pilkada mendatang.Dukungan hukum yang kuat serta argumentasi yang berdasar pada UU diharapkan dapat membuktikan dugaan pelanggaran yang terjadi.
Sidang MK akan menjadi penentu langkah selanjutnya.
Keputusan MK nantinya diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi pelaksanaan Pilkada yang lebih transparan dan adil di Tanah Datar dan seluruh Indonesia. (***)
Editor : MS
