*Tanpa Kepastian Kapan Petani Sejahtera*
[caption id="attachment_1440" align="aligncenter" width="720"]
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba setelah ke Alahan Panjang,, kunjjungan kerja ke Sumbar juga meninjau PT Angkasa Pura Canang BIM terkait kesiapan Bandara layanan arus mudik Lebaran 1438 H, Senin 12/6 (foto: facebook efriyon coneng)[/caption]Solok,--Kunjungan kerja komite II DPD RI menyertai dua pejabat teknis dari Kementan RI dan Perum Bulog berdiskusi dengan petani bawang merah Alahan Panjang, soal Bulog beli bawang merah petani Rp 15 ribu per kilo.
Diskusi berujung dengan menagih komitmen pemerintah berlangsung alot, apalagi ketika Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin memaparkan kronologis bangkitnya semangat petani menanam bawang di wilayah Solok."Selain program pemerintah daerah yang memprioritaskan masalah pertanian dan Pariwisata, antusiasme masyarakat petani bangkit karena ada jaminan pasar oleh Pak Menteri Pertanian ketika harga bawang mengalami stagnan,"ujar Yulfadli Nurdin Senin 12/6 di Alahan Panjang.
Bahkan Menteri Pertanian saat itu, kata Yulfadli sampai menamakan hasil budidaya bawang masyarakat dengan Bawang Solok Sumbar Sakato.
Melalui Bulog, menteri petanian mengikat perjanjian agar membeli bawang bila harganya di bawah Rp 15.000.
“Tapi Sejak dua bulan lalu harga bawang benar-benar Jatuh, sampai Rp 10 ribu hingga Rp 11 ribu per kilo. Kita takutkan semangat petani down. Mereka lalu menelantarkan lahannya. Akibatnya kepercayaan kepada pemerintah semakin menipis. Kondisi ini yang perlu kita jaga hari ini,” ujar Yulfadri.Menanggapi ini, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Dirjen Hortukuktura Kementerian Pertanian Priasto Setyanto memastikan kebutuhan bawang pulau Sumatera masih sangat tinggi, sehingga terbuka peluang bagi petani di Sumatera Barat untuk membudidayakan bahan pangan ini."Bahkan di Indoensia, kebutuhan bawang putih juga sangat tinggi. Setidaknya dibutuhkan seluas 72.000 hektar untuk swasembada. Karena itu, petani di Kabupaten Solok kami tantang untuk membuka lahan budidaya bawang putih seluas 1000 hektar,"ujarnya.Atas desakan petani itu, Ketua Komite II DPD RI asal Sumut, Parlindungan Purba, mengatakan kalau mau petani sejahtera harus ada kepastian."Kita mengapresiasi semua pihak. Kementerian Pertanian, Bulog dan Pemerintah Daerah. Tidak ada yang menghalangi lagi kalau sudah ada MoU dua kementerian dengan Bulog ayo jalankan jangan pakai alasan ini itu lagi, tanpa kepastian kapan petani mau sejahtera,” ujar Parlindungan. Editor : Adrian Tuswandi, SH
