DPRD Sumbar dan DPRD Muaro Jambi Bahas Investasi dan Infrastruktur Daerah

Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Muaro Jambi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumbar dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait perizinan dan investasi daerah. (Foto: Ist)
Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Muaro Jambi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumbar dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait perizinan dan investasi daerah. (Foto: Ist)

Padang, - Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Muaro Jambi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumbar dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait perizinan dan investasi daerah.

Kunjungan ini disambut oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Sumbar, Zardi Syahrir, SH., MM, di kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan antar pemerintah daerah sekaligus berbagi pengalaman tentang kebijakan strategis yang mendukung percepatan investasi daerah.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah Proyek Flyover Sitinjau Lauik yang diharapkan mampu mengatasi kendala geografis dan meminimalkan risiko kecelakaan di jalur penghubung strategis antar wilayah.

Diskusi tersebut juga menyentuh aspek teknis pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga kerja sama dengan pemerintah pusat, yang memberikan inspirasi kepada DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk pengembangan infrastruktur di daerah mereka.

Selain itu, topik menarik lainnya dalam pertemuan tersebut adalah pembangunan tol Padang-Sicincin, yang disebut sebagai salah satu proyek strategis Sumatera Barat dalam mengatasi permasalahan perizinan dan pembebasan lahan.

Zardi Syahrir menjelaskan bahwa keberhasilan proyek ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaannya.

Beliau juga menekankan pentingnya kerja sama yang erat dalam mengoptimalkan alokasi anggaran demi mendukung investasi dan pembangunan daerah.

Pihak DPRD Kabupaten Muaro Jambi pun tertarik mempelajari kontribusi perusahaan daerah, seperti Semen Padang, terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat secara langsung.

Hal ini dinilai sebagai inovasi yang patut ditiru untuk mendukung pendanaan pembangunan secara berkelanjutan.

Editor : Redaksi
Banner - Gerindra
Bagikan

Berita Terkait
Terkini