Jakarta, – Anggota DPR RI Komisi XII, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan dan optimalisasi perdagangan karbon harus menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan ekonomi hijau Indonesia.
Evaluasi hasil rapat di DPR dengan mitra kerja menunjukkan bahwa masalah sampah di Indonesia semakin kompleks dan memerlukan solusi konkret.
“Jumlah timbulan sampah nasional mencapai 69,7 juta ton pada 2023, dengan sekitar 33% di antaranya tidak terkelola dengan baik. Ini menjadi tantangan besar yang membutuhkan langkah cepat, kebijakan pro-lingkungan, serta peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah,” ujar Nevi Zuairina dalam pernyataannya.
Nevi menekankan bahwa edukasi tentang konsep Reduce, Reuse, Recycle (3R) perlu diperkuat, seiring dengan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) yang lebih modern dan ramah lingkungan.
Selain itu, ia juga mengapresiasi pertumbuhan sociopreneur lingkungan yang telah mencapai 209 unit usaha dengan omzet mencapai Rp24 miliar per tahun.
“Ini membuktikan bahwa bisnis pengolahan sampah memiliki potensi ekonomi besar. Oleh karena itu, kita harus mendukung dan memperluas program pemberdayaan masyarakat dalam sektor ini,” tambahnya.Dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, Nevi mengapresiasi inisiatif Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang telah mencatat transaksi senilai Rp84 miliar dengan total emisi diperdagangkan sebesar 7,1 juta ton CO2 ekuivalen pada 2024.
Menurutnya, pasar karbon Indonesia harus menjadi instrumen strategis untuk mencapai target pengurangan emisi.
“Perdagangan karbon dapat menjadi solusi jangka panjang. Namun, kita harus memastikan regulasi yang kuat agar manfaatnya nyata bagi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi,” tegas legislator asal Sumatera Barat II ini.
Sebagai bagian dari Komisi XII, Hj. Nevi Zuairina berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan terkait pengelolaan sampah dan perdagangan karbon, guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang.
Editor : MS
