Kementerian PUPR didorong mempercepat:
- Perbaikan jalan dan jembatan yang rusak, seperti jalur Lintas Sumatera di batas Jambi-Sumatera Barat dan kawasan Muaro Bungo.
- Fungsionalisasi jalan tol baru, seperti Tol Padang-Pekanbaru (Seksi Sicincin-Padang) dan Tol Binjai-Langsa (Seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan).
Sementara itu, Kementerian Perhubungan didorong untuk:
- Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan.
- Menjamin kelayakan transportasi darat, laut, dan udara.
- Memastikan layanan mudik gratis berjalan aman dan nyaman.
- Menjaga standar pelayanan minimal (SPM) di jalan tol, meskipun ada diskon tarif.
Selain itu, BMKG diharapkan terus memberikan informasi cuaca yang akurat, sehingga pemudik dan operator transportasi dapat mengambil langkah antisipatif.
Keberhasilan penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025 akan diukur dari tingkat kecelakaan, kemacetan, serta kualitas layanan transportasi.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan transportasi, dan masyarakat sangat diperlukan.Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar mudik berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. (***)
Editor : Redaksi
