Jakarta, - Kekhawatiran akan keberlanjutan konflik Pilkada Papua di wilayah rawan seperti Puncak Jaya mendorong DPR RI mengambil sikap tegas.
Mereka mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menjamin pelaksanaan pemilu daerah yang aman dan bebas korban jiwa.
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menyuarakan keprihatinannya terhadap tragedi berdarah yang menewaskan 12 orang dan menghancurkan ratusan bangunan dalam bentrokan Pilkada sebelumnya.
Dengan nada serius, ia meminta penjelasan menyeluruh dari KPU mengenai langkah preventif dalam mengelola Pilkada Puncak Jaya, Papua Tengah, yang masuk dalam kategori daerah rawan konflik.
Lebih lanjut, Rahmat menekankan pentingnya kolaborasi antara KPU, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan pemilu daerah.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan transparansi dari lembaga penyelenggara pemilu terkait strategi pengamanan yang telah dan akan dilakukan.Ia mempertanyakan koordinasi lintas sektor, yang semestinya mampu mencegah bentrokan Pilkada Puncak seperti yang terjadi pada 2 April lalu.
Dalam bentrokan itu, puluhan warga menjadi korban panah beracun yang menghujani arena politik lokal.
Akibat konflik berdarah itu, total 12 orang meninggal dunia, sementara 658 lainnya luka-luka. Kerugian material pun cukup besar, dengan 201 bangunan warga terbakar.
Situasi tragis tersebut, menurut Rahmat, merupakan tanda perlunya revisi terhadap paket Undang-Undang Pemilu, terutama yang berkaitan dengan daerah-daerah berpotensi konflik tinggi.
Editor : MS
