DPRD Limapuluh Kota Perjuangkan Anggaran Komunikasi Publik untuk Wartawan

Limapuluh Kota, - DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dari Fraksi Partai Golkar secara tegas menyuarakan keprihatinannya terkait pemangkasan anggaran komunikasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Menurut partai berlambang pohon beringin ini, kebijakan tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap nasib ratusan wartawan serta keberlangsungan perusahaan pers yang saat ini tengah berjuang di masa sulit.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD pada Jumat (9/5/2025), M. Fajar Rillah Vesky selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak hanya mengancam kesejahteraan para pekerja media dan keluarganya, tetapi juga dapat memperburuk kondisi perusahaan pers daerah yang berada di ambang krisis.

"Di tengah situasi sulit dan efisiensi yang kita alami bersama, Fraksi Partai Golkar mengajak semua pihak untuk tetap memperhatikan pilar keempat demokrasi kita, yaitu insan pers dan perusahaan pers daerah. Mereka sangat membutuhkan dukungan kita dalam situasi ini," ungkap Fajar Vesky dengan penuh keyakinan.

Selanjutnya, Fajar menjelaskan bahwa kondisi perusahaan pers dan wartawan saat ini sangat mengkhawatirkan.

Sementara itu, di Kabupaten Limapuluh Kota sendiri, anggaran untuk komunikasi publik yang sebelumnya disalurkan melalui Diskominfo dan OPD kini ikut terpangkas sebagai dampak dari kebijakan efisiensi nasional.

Melihat besarnya dampak negatif yang mungkin terjadi, Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah daerah untuk lebih bijaksana dalam mempertimbangkan kebijakan pemangkasan anggaran tersebut.

Bahkan, Fajar meminta agar anggaran komunikasi publik dipertahankan seperti tahun sebelumnya, mengingat pentingnya sektor ini dalam mendukung demokrasi dan pembangunan daerah.

"Selain melakukan fungsi kontrol sosial, keberadaan wartawan dan perusahaan pers juga berperan vital dalam menyebarluaskan informasi terkait program pemerintah daerah kepada masyarakat," tambahnya.