Fajar kemudian menekankan, "Jika anggaran tidak bisa ditambah, setidaknya jangan sampai dikurangi. Anggaran untuk komunikasi publik sangat penting, tidak hanya bagi wartawan, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan media yang telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan demokrasi di daerah ini."
Di samping isu anggaran komunikasi publik, Fraksi Golkar juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai program lain dalam APBD 2025, seperti program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), pengalokasian anggaran untuk P3K, guru mengaji, petugas Damkar, BPBD, serta Dinas Perhubungan.
Sebagai penutup, Fajar menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memberikan ruang bagi anggaran komunikasi publik untuk mendukung media dan pelaku media massa yang turut berkontribusi dalam memperkuat stabilitas daerah.
"Sudah saatnya kita memberikan dukungan dan ruang yang memadai bagi anggaran komunikasi publik, karena hal ini sangat penting untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan instansi di daerah. Lebih dari itu, dukungan ini juga akan berdampak positif pada kesuksesan program bupati dan wakil bupati terpilih," tutupnya.Dengan pernyataan tegas ini, Fraksi Partai Golkar berharap agar kebijakan anggaran yang lebih bijaksana dapat segera diimplementasikan demi kemajuan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam sektor komunikasi dan media. (***)
Editor : MS
