Painan, - Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Rakor Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum, Senin (26/5/2025), bertempat di aula rapat Kantor Bawaslu Pessel.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Pessel Afriki Musmaidi, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pessel Bambang Putra Niko, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Pessel Rinaldi.
Bambang Putra Niko menegaskan bahwa layanan hukum Bawaslu hadir untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. “Ada empat jenis layanan hukum, yakni Jaringan Data Informasi dan Hukum (JDIH), konsultasi hukum, advokasi hukum, dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.
Khusus untuk JDIH, masyarakat, peserta Pemilu, dan media massa dapat mengakses berbagai dokumen hukum yang telah diterbitkan oleh Bawaslu Pessel. Selain itu, tersedia juga informasi mengenai status laporan dugaan pelanggaran Pemilu, surat imbauan pencegahan, dan naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ormas atau organisasi profesi.
Ia berharap, melalui evaluasi ini, berbagai hambatan dan kekurangan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu dapat diperbaiki agar penyelenggaraan Pemilu berikutnya berjalan optimal.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Sekretariat Rinaldi menyampaikan bahwa ini merupakan kegiatan ketujuh Bawaslu Pessel yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.Sementara itu, Ketua Bawaslu Pessel Afriki Musmaidi menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjawab pertanyaan publik mengenai peran dan fungsi Bawaslu.
“Masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan kami melalui situs web Bawaslu, media massa, atau media sosial,” ujarnya saat menutup acara.
Sebagai informasi tambahan, kegiatan ini juga dihadiri oleh stakeholder kepemiluan di Kabupaten Pesisir Selatan, seperti Ketua KPU Pessel Aswandi dan Kepala Subbidang Ormas Badan Kesbangpol Pessel. (***)
Editor : MS
