Berkenaan dengan itulah, Rahmawati menegaskan DP perlu mencermati aturan tentang pungutan di sekolah. Dalam konteks ini, Pemprov Sumbar sedang merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pungutan di sekolah bahkan Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansyarullah mengingat kan DP untuk penerbitan Pergub ini. "Pada prinsip nya kita mendukung Pergub pungutan sekolah ini, namun yang penting kita memahami dasar hukum nya terlebih dahulu " kata Ketua DP.
Dalam rapat itu, Suindara salah seorang anggota Dewan Pendidikan mengatakan, DP memang harus mendukung Pergub ini, karena dalam pelaksanaannya Kepala Sekolah sering merasa gamang karena banyak sekali yang menantang pungutan di sekolah sekolah ini. " Kalau sudah ada dasar hukum pungutan di sekolah ini, tentu Kepala Sekolah akan nyaman dan masyarakat paham pula" kata Suindra. (***)Baca juga: Mensesneg Prasetyo Hadi: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat di Tengah Fluktuasi Rupiah
Editor : MS
