Selanjutnya, Fraksi Partai NasDem meminta perjelasan, bagaimana pandangan Pemerintah mengenai proyeksi capaian nilai SAKIP di tahun 2026, terutama dalam konteks Reformasi Birokrasi dan result-based budgeting (penganggaran berbasis hasil).
"Selain target skor, mohon jelaskan langkah strategis yang diambil untuk memastikan nilai SAKIP yang tinggi benar-benar diterjemahkan menjadi efisiensi anggaran dan dampak nyata (outcome) bagi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat," ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan, untuk Tahun 2026 Pemprov Sumbar mengusung tema "Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang lnklusif Dan Berkelanjutan" seperti yang disampaikan dalam Nota Pengantar serta di Nota Keuangan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari empat poin.
"Sekaitan hal tersebut izinkan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menanyakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat apa langkah konkret Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan tersebut serta langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2026 dan langkah-langkah tersebut bisa tercapai sesuai target, tepat sasaran dan efektif, serta bagaimana mewujudkan langkah konkret ini agar dapat bermanfaat nyata bagi masyarakat," kata Jubir PDI P dan PKB.Fraksi PAN menyampaikan, dalam nota pengantar RAPBD 2026 yang disampaikan Saudara Gubernur, tahun 2026 terjadi penurunan alokasi transfer ke daerah (TKD). Ini mengacu kepada surat Dirjen Pertimbangan Keuangan nomor S-62/PK/2025. Penurunan TKD mencapai Rp533,292 miliar lebih. Namun setelah dilakukan penghitungan lebih mendalam terhadap kesepakatan KUA-PPAS terdapatpengurangan TKD sebesar Rp429, 173 miliar lebih.
Editor : Redaksi
