Publik sudah paham, bahwa banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diberikan karena ada imbal balik antara panitia dengan penerima penghargaan.
Anugerah Dewan Pers sejak 2021 adalah sebuah penghargaan yang integritasnya masih terjaga.
Namun jika proses ADP 2025 dilakukan secara tertutup, sembunyi-sembunyi dalam gelap, maka dikhawatirkan publik akan menilai ADP ini sama seperti halnya penghargaan lain yang berbayar.
“Kita mesti jaga integritas Anugerah Dewan Pers. Jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi pada Dewan Pers, karena proses yang tidak transparan,”ujar Bayu Wardhana, Sekjen AJI Indonesia.
Oleh karena itu, AJI mendesak:
1. Dewan Pers untuk membatalkan pelaksanaan Anugerah Dewan Pers 2025, karena proses yang tidak transparan dan partisipatif. Kembalikan proses ADP seperti semula2. Dewan Pers sebaiknya fokus pada pemulihan akses dan prasarana bagi jurnalis dan media di 3 provinsi. Di tengah peristiwa bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, penyelenggaraan ADP 2025 lebih bijak jika dibatalkan dan lebih berempati pada kondisi jurnalis dan media yang alami bencana
3. Gubernur Jakarta untuk membatalkan penggunaan ruangan di Balai Kota untuk Anugerah Dewan Pers 2025. Dukungan pemerintah provinsi DKI Jakarta pada acara ini adalah kurang tepat, karena prosesnya tidak transparan
4. Ke-11 lembaga konstituen Dewan Pers agar duduk bersama untuk menyelamatkan integritas Anugerah Dewan Pers ini. (***)
Editor : Editor
