Padang, - Tumpang tindih kewenangan pengelolaan irigasi dinilai menjadi titik lemah utama dalam proses pemulihan sektor pertanian pascabanjir yang melanda tiga provinsi.
Kondisi tersebut menyebabkan perbaikan jaringan pengairan tidak berjalan efektif, sehingga petani belum merasakan dampak nyata dari program rehabilitasi yang dijalankan pemerintah.
Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menyoroti serius persoalan tersebut saat bertemu dengan awak media di Padang, Jumat (16/1/2026).
Menurutnya, kerusakan akibat banjir tergolong luar biasa, terutama pada sawah serta jaringan irigasi yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah.
Rahmat menjelaskan, irigasi primer dan sekunder berada di bawah kewenangan Kementerian PU melalui Komisi V DPR RI, sementara irigasi tersier yang langsung mengaliri sawah petani menjadi tanggung jawab Komisi IV DPR RI melalui Kementerian Pertanian.
“Sering terjadi irigasi primer dan sekunder belum selesai diperbaiki, tetapi irigasi tersier sudah dikerjakan. Padahal dana irigasi tersier itu sudah tersedia. Akibatnya, pekerjaan tidak efektif dan petani belum merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Rahmat menyebut, banjir yang terjadi telah berdampak luas terhadap sektor pertanian.
Sehingga fokus Komisi IV DPR RI saat ini adalah mengawal proses pemulihan atau recovery, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan yang menjadi mitra kerja komisi tersebut.
“Alhamdulillah kita tetap bergerak sesuai koridor hukum. Namun harus diakui, dampak banjir ini sangat besar. Saya fokus mengawal recovery di sektor yang menjadi mitra Komisi IV, terutama pertanian secara umum,” kata Legislator Fraksi PKS itu.
Editor : Editor
