Jakarta, - Penyalahgunaan kawasan hutan di sejumlah provinsi di Sumatra dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir.
Temuan ratusan ribu hektare hutan yang digunakan tidak sesuai peruntukan kini tengah diselidiki Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk melihat keterkaitannya dengan bencana yang terjadi.
Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan kasus deforestasi akibat pelanggaran pemanfaatan hutan tidak bisa dipisahkan dari persoalan kebencanaan.
Menurutnya, perubahan fungsi hutan menjadi kebun atau kepentingan lain telah memperlemah daya dukung lingkungan.
“Kasus deforestasi tidak bisa dipisahkan dari penyebab banjir yang terjadi di beberapa wilayah,” kata Rahmat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Dia pun menyoroti temuan Satgas PKH terkait pelanggaran HGU, di mana luasan kebun di lapangan melebihi izin yang diberikan dan merambah kawasan hutan lindung.Lahan tersebut telah disita negara, namun Rahmat menekankan pentingnya pengelolaan hasil sitaan yang berpihak pada kepentingan publik dan lingkungan.
Menurutnya, jika hasil kebun dari lahan sitaan sudah terlanjur dipanen, negara harus memastikan pemanfaatannya memiliki tanggung jawab sosial, khususnya untuk daerah rawan bencana seperti Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Sementara itu, terpisah, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan skala penyalahgunaan kawasan hutan di beberapa provinsi. Di Aceh, sekitar 358 ribu hektare hutan digunakan bukan untuk peruntukan kehutanan.
Di Sumatra Utara, luasannya mencapai sekitar 884 ribu hektare, sedangkan di Sumatra Barat tercatat sekitar 357 hektare.
Editor : Editor
