Ada pula anggota LPS yang meminta becak motor (bentor) untuk mengangkut sampah. Mereka hanya memiliki satu unit bentor, sementara anggota LPS ada lima.
Kemudian ada yang meminta pembangunan jalan baru. Lalu anggota posyandu yang mengeluhkan upah yang dipotong. Kemudian pembangunan WC masjid, bantuan pengadaan Al-Quran. Terpenting pula perbaikan kantor lurah.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri menjelaskan, ia tidak ingin memberikan harapan palsu pada masyarakat. Oleh karena itu ia menjelaskan ada regulasi yang harus dipenuhi dan ada pula pembagian kewenangan pemerintah pusat, kota dan provinsi.
Evi mengatakan Kunjungannya ke Koto Lalang tersebut merupakan kegiatan masa reses dimana wakil rakyat datang ke tengah masyarakat menjemput aspirasi. Lalu aspirasi tersebut diperjuangkan untuk bisa terwujud."Setelah saya dengar semua aspirasi yang disampaikan memang kebanyakan merupakan kewenangan pemerintah kota, bukan kewenangan pemerintah provinsi. Tapi itu tidak masalah, itu tergantung niat wakil rakyatnya karena bisa diperjuangkan dengan koordinasi lintas kader partai yang berada di Kabupaten/kota atau pemerintah pusat," ujarnya.
Editor : MS
